Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/09/2014, 12:46 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mahkamah Agung memperberat hukuman mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara. Dalam putusan kasasinya, MA juga mencabut hak politik Luthfi untuk dipilih dalam jabatan publik.

Luthfi merupakan terdakwa kasus korupsi kedua KPK yang dicabut hak politiknya pada tingkat kasasi. (Baca: Hak Politik Luthfi Hasan Ishaaq Dicabut, Hukumannya Diperberat Jadi 18 Tahun)

Sebelumnya, ada mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Irjen Djoko Susilo yang juga dicabut hak politiknya. Pencabutan hak politik Djoko diputuskan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian pada tingkat kasasi, pencabutan hak politik Djoko tersebut diperkuat.

KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Trdakwa dugaan korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian memperoleh surat izin mengemudi (SIM), Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo menjalani sidang vonis di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (3/9/2013). Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, denda Rp. 500 juta, subsider enam bulan kurungan penjara. Ia menyatakan banding.


Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, pencabutan hak politik terhadap seorang terdakwa korupsi diharapkan bisa menimbulkan efek jera yang lebih tegas. Dia mengatakan, seorang pejabat publik cenderung menyelewengkan kewenangan yang dititipkan kepadanya.

Alih-alih menggunakan kewenangannya untuk kemaslahatan orang banyak, menurut dia, pejabat publik yang korup cenderung menggunakan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. (Baca: KPK: Putusan MA yang Cabut Hak Politik Luthfi Hasan Harus Jadi Rujukan)

"Sehingga tidak hanya harus dihukum atas perbuatannya, tapi dibuat tidak memiliki akses lagi untuk menduduki jabatan publik," ujar Bambang.

Sejauh ini, KPK kerap menuntut hakim agar mencabut hak politik terdakwa. Beberapa terdakwa yang diminta dicabut hak politiknya di antaranya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Gubernur Banten nonaktif Atut Chosiyah, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Tim jaksa KPK juga dulunya menuntut majelis hakim Pengadilan Tipikor untuk mencabut hak politik Djoko dan Luthfi. Namun, sejauh ini Pengadilan Tipikor belum pernah mengabulkan tuntutan tim jaksa KPK terkait pencabutan hak politik tersebut.

Dalam kasus Akil, majelis hakim memutuskan mantan politikus Partai Golkar itu tetap memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Menurut majelis hakim yang menangani perkara Akil, penerapan pencabutan hak dipilih dan memilih belum dapat diterima oleh semua komponen masyarakat.

Selain itu, Akil sudah dijatuhi hukuman maksimal, yakni penjara seumur hidup sehingga hukuman lain, termasuk membayar denda, dianggap tidak relevan lagi jika dibebankan kepadanya.

Majelis hakim Tipikor juga menolak tuntutan jaksa KPK yang meminta pencabutan hak politik Atut Chosiyah. Dalam putusannya, hakim menilai Atut tidak perlu lagi dicabut hak politiknya karena dengan sendirinya dia akan terseleksi dalam masyarakat setelah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Menanggapi belum beraninya majelis hakim tipikor memutuskan untuk mencabut hak politik terdakwa, Bambang berharap putusan MA atas perkara Luthfi bisa menjadi rujukan bagi hakim pada pengadilan di bawahnya. Pihaknya akan terus menuntut agar hakim melakukan pencabutan hak politik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KRI Raden Eddy Martadinata-331 Wakili Indonesia untuk Latma di Pakistan

KRI Raden Eddy Martadinata-331 Wakili Indonesia untuk Latma di Pakistan

Nasional
Cak Imin Ajak Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Juga Akan Ajak Dia Gabung KIB

Cak Imin Ajak Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Juga Akan Ajak Dia Gabung KIB

Nasional
KY Ungkap Masalah Struktural yang Bikin Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM Sepi Peminat

KY Ungkap Masalah Struktural yang Bikin Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM Sepi Peminat

Nasional
Jaksa Sebut Surya Darmadi Terbukti Rugikan Perekonomian Negara Rp 73,9 T, Jadi Alasan Pemberat

Jaksa Sebut Surya Darmadi Terbukti Rugikan Perekonomian Negara Rp 73,9 T, Jadi Alasan Pemberat

Nasional
Pemerintah Siapkan BUMN Jadi 'Off Taker' di Bidang Pangan

Pemerintah Siapkan BUMN Jadi "Off Taker" di Bidang Pangan

Nasional
Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Terkait Proyek BTS 4G Bakti Kominfo

Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Terkait Proyek BTS 4G Bakti Kominfo

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kemenkes: Jangan Beli Obat Tanpa Resep Dokter

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kemenkes: Jangan Beli Obat Tanpa Resep Dokter

Nasional
Selain Penjara Seumur Hidup, Surya Darmadi juga Dituntut Uang Ganti Rp 73,9 T Kerugian Perekonomian Negara

Selain Penjara Seumur Hidup, Surya Darmadi juga Dituntut Uang Ganti Rp 73,9 T Kerugian Perekonomian Negara

Nasional
Rapat dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Pertanyakan Sumber Biaya Pembangunan IKN

Rapat dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Pertanyakan Sumber Biaya Pembangunan IKN

Nasional
KPU Pastikan Alokasi Kursi Dapil DPR Tak Berubah dari 2019

KPU Pastikan Alokasi Kursi Dapil DPR Tak Berubah dari 2019

Nasional
Beri Kuliah Umum di AAL, Wapres Minta Taruna Rendah Hati hingga Tingkatkan Wawasan

Beri Kuliah Umum di AAL, Wapres Minta Taruna Rendah Hati hingga Tingkatkan Wawasan

Nasional
Kodal Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI Beralih ke Divisi 2 Kostrad, Panglima Yudo Tekankan Sinergi 3 Matra

Kodal Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI Beralih ke Divisi 2 Kostrad, Panglima Yudo Tekankan Sinergi 3 Matra

Nasional
Hakim MK Dilaporkan ke Polisi, Mahfud Sebut Pemeriksaan Tak Perlu Izin Presiden

Hakim MK Dilaporkan ke Polisi, Mahfud Sebut Pemeriksaan Tak Perlu Izin Presiden

Nasional
Ucapan Luhut soal OTT Dibahas Jokowi, Mahfud: Seakan-akan Pemerintah Nggak Mau OTT

Ucapan Luhut soal OTT Dibahas Jokowi, Mahfud: Seakan-akan Pemerintah Nggak Mau OTT

Nasional
Cak Imin Mau Dekati Golkar Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Kita Terbuka

Cak Imin Mau Dekati Golkar Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Kita Terbuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.