Jika Ditunjuk Jadi Menteri di Kabinet Jokowi-JK Harus Rela Lepas Jabatan Partai

Kompas.com - 16/09/2014, 07:19 WIB
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan keterangan pada wartawan terkait porsi kabinetnya, di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Senin (15/9/2014). Rencananya Kabinet Jokowi-JK akan diperkuat 34 kementerian yang terdiri dari 18 orang profesional dan 16 orang dari partai politik. TRIBUN / DANY PERMANAPresiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla memberikan keterangan pada wartawan terkait porsi kabinetnya, di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Senin (15/9/2014). Rencananya Kabinet Jokowi-JK akan diperkuat 34 kementerian yang terdiri dari 18 orang profesional dan 16 orang dari partai politik.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, jika presiden terpilih Joko Widodo menunjuk pimpinan partai politik untuk dijadikan menteri di kabinetnya, maka pimpinan parpol tersebut harus rela melepas jabatan struktural partai yang dipimpinnya. Hal ini sesuai dengan janji Jokowi yang tidak ingin melakukan politik transaksional untuk jabatan di kabinetnya.

"Ini kekhasan periode Jokowi-JK, koalisinya tidak transaksional, tidak bersyarat," ujar Siti Zuhro, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/9/2014).

Siti mengatakan, revolusi mental yang ingin dibangun oleh Jokowi, harus dimulai dengan tidak memberikan peluang bagi para pimpinan parpol untuk merangkap jabatan. Mereka, kata dia, harus menentukan pilihan, apakah ingin tetap berada di struktural partai, atau melepas atribut partai dan bekerja sepenuh hati untuk kepentingan rakyat Indonesia sebagai menteri.

Siti menambahkan, Jokowi-JK harus mencari menteri dari parpol yang benar-benar memenuhi kriteria untuk dijadikan menteri. Menurut Siti, ada beberapa kriteria yang harus dimiliki seorang menteri. Diantaranya, dia harus memiliki integritas, kredibilitas, profesionalitas, kompetensi dan kapasitas.

Tanpa kelima hal tersebut, kata Siti, seseorang tidak akan bisa menjalankan tugas sebagai menteri dengan baik. "Itu kriteria yang harus dimiliki," ucap Siti.

Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Eko Putro Sandjojo mengatakan, jumlah profesional berlatar belakang partai politik yang akan mengisi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan usulan pribadi Jokowi. Pada pengumuman postur dan jumlah kementerian di kabinet Jokowi-JK, Senin (15/9/2014) petang, Jokowi menyebutkan, ada 34 kementerian di kabinetnya yang akan diisi oleh 18 orang profesional non-partai serta 16 orang profesional berlatar belakang partai politik. 

"Saya tidak tahu (alasannya apa), itu hitung-hitungannya Pak Jokowi," kata Eko seusai pertemuan dengan Jokowi-JK, di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014) malam. 

Meski diusulkan Jokowi, kata Eko, Jusuf Kalla dan Tim Transisi sudah menyetujuinya. "Usulan pribadi, tapi sudah dikonsultasikan dengan tim," tambahnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kunjungi Titik Nol Kali Ciliwung, Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Kreatif Rawat Sungai

Kunjungi Titik Nol Kali Ciliwung, Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Kreatif Rawat Sungai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X