Pemerintah Cari Solusi Atasi Masalah Pilkada Langsung ataupun lewat DPRD

Kompas.com - 15/09/2014, 16:26 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi KOMPAS/WAWAN H PRABOWOMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pemerintah sedang menyiapkan berbagai perbaikan sebagai solusi, baik jika pemilihan kepala daerah nantinya dilakukan secara langsung, maupun dipilih melalui DPRD. Perbaikan itu dilakukan karena dua opsi tersebut memiliki kekurangan jika nantinya diterapkan.

"Tidak ada jaminan kedua opsi itu tidak ada masalah kalau itu tidak ada sejumlah perbaikan. Oleh karena itu, pemerintah sekarang menyiapkan perbaikan-perbaikan," ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, saat ditemui di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014).

Gamawan menuturkan, pemerintah saat ini tengah melakukan inventarisasi masalah yang mungkin timbul jika pilkada dilakukan secara langsung. Masalah-masalah tersebut nantinya akan dicarikan solusi atau perbaikan.

Misalnya, kata dia, jika pilkada langsung dianggap memerlukan biaya yang besar, maka tugas pemerintah adalah mencari cara agar pelaksanaan pilkada dapat lebih murah.

"Itu beberapa dari yang kita inventarisasi. Banyak sekali," ucap Gamawan.

Gamawan menambahkan, pihaknya juga menginvetarisasi masalah jika pilkada lewat DPRD. Menurut dia, aspek transparansi akan menjadi persoalan utama jika kepala daerah dipilih DPRD.

Ia mengatakan, perbaikan regulasi perlu dilakukan agar ada uji publik serta aturan tentang hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi jika pilkada dilakukan lewat DPRD.

"(Pilkada) tidak langsung juga belum tentu aman," ucap Gamawan.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Kini, peta politik berubah setelah Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat memilih agar pilkada secara langsung tetap dipertahankan.

Kini, mayoritas fraksi di DPR memilih agar kepala daerah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. (Baca: SBY Pilih Pertahankan Pilkada Langsung oleh Rakyat)


Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Nasional
MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

Nasional
Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Nasional
UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X