Cegah "Copy Paste", Calon Pimpinan KPK Tulis Makalah secara Manual

Kompas.com - 15/09/2014, 11:37 WIB
Juru Bicara Pansel Calon Pimpinan KPK, Imam Prasodjo KOMPAS.com/ICHA RASTIKAJuru Bicara Pansel Calon Pimpinan KPK, Imam Prasodjo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Juru bicara panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Imam Prasodjo mengatakan, pihaknya menetapkan 11 peserta yang lolos seleksi pembuatan makalah. Dalam seleksi itu, mereka diminta menulis secara manual dengan pulpen.

Imam mengatakan, penulisan makalah secara manual untuk mengurangi kemungkinan peserta menyalin materi dari sumber lain.

"Mereka menulis visi mereka, apa yang mereka lakukan kalau terpilih. Ditulis tangan itu biar tidak copy-paste," ujar Imam di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (15/9/2014).

Imam mengatakan, makalah masing-masing peserta diperiksa oleh tiga akademisi, tanpa ada keterangan nama peserta yang menulisnya. Menurut Imam, hal tersebut ditujukan agar seleksi berlangsung adil dan objektif.

"Setelah itu, baru kami nilai juga. Yang konsisten nilainya baik baru kita pilih dan kita lihat namanya," ujarnya.

Imam menyatakan, isi makalah tersebut meliputi kegiatan keseharian peserta, keterlibatan peserta dalam pemberantasan korupsi, dan kepedulian peserta terhadap korupsi. Selanjutnya, masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui peserta hingga nantinya keluar dua nama untuk kemudian diajukan ke DPR.

"Ini masih belum selesai. Bagaimana nanti tracking, bagaimana tanggapan masyarakat, belum lagi wawancara," ujar Imam. (baca: Ini Daftar 11 Calon Pimpinan KPK yang Lolos Seleksi Makalah)

Selanjutnya, 11 peserta yang lolos akan menjalani seleksi berikutnya, yakni Profile Assessment pada 18-19 September 2014 di Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Dalam seleksi tersebut, tim independen berlatar belakang psikologi akan melakukan serangkaian tes terhadap mereka.

"Berupa tes kepribadian, kepemimpinan, terkait masalah psikologis mereka," kata Imam.

Kemudian, kata Imam, Pansel juga akan melakukan penelusuran rekam jejak dan juga informasi lainnya yang dibutuhkan Pansel. Setelah itu, tahapan terakhir adalah wawancara oleh Pansel.

Tanggapan dan informasi masyarakat tentang integritas, kapasitas, kepemimpinan, dan independensi calon yang memenuhi syarat administratif dapat disampaikan kepada pansel paling lambat 4 Oktober 2014 ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan HR Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan.

Masyarakat juga dapat menghubungi nomor telepon 021-5274887 atau e-mail pansel.kpk@kemenkumham.go.id atau SMS ke 081211155555.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
Divonis Dokter Harus Operasi Caesar Karena Eklampsia, Ibu Ini Manfaatkan Layanan JKN-KIS

Divonis Dokter Harus Operasi Caesar Karena Eklampsia, Ibu Ini Manfaatkan Layanan JKN-KIS

Nasional
Skema Hitung Dana BOS Diubah, Mudahkan Sekolah di Daerah Tertinggal

Skema Hitung Dana BOS Diubah, Mudahkan Sekolah di Daerah Tertinggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X