Pemerintah Tak Akan Meminta DPR Tarik RUU Pilkada

Kompas.com - 15/09/2014, 07:04 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bersama istri, mencoblos di TPS 01 Kelurahan Senayan, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (9/7/2014). Arimbi RamadhianiMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bersama istri, mencoblos di TPS 01 Kelurahan Senayan, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (9/7/2014).
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan pemerintah tidak akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat menghentikan pembahasan RUU pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pasalnya, RUU Pilkada sudah dibahas selama dua tahun belakangan dengan menghabiskan 10 kali masa sidang.

"Ya kan tidak etis kalau kami yang mengajukan kami juga yang meminta untuk dibatalkan. Tidak baik ya. Apalagi ini sudah dbahas sedemikian rupa, sudah 10 kali masa sidang," ujar Gamawan di kantor presiden, Minggu (14/9/2014) malam.

RUU Pilkada, kata Gamawan, sudah diajukan pada Desember 2011 dan mulai dibahas pada Januari 2012. Oleh karena itu, Gamawan menyatakan posisi pemerintah saat ini menunggu proses pembahasan di DPR.

Pemerintah juga masih menyiapkan dua draft RUU yakni pilkada langsung dan tidak langsung. Pemerintah sudah sempat pula mengajukan tawaran pilkada langsung, namun belakangan pemerintah menegaskan sikapnya menginginkan pemilihan gubernur dilakukan secara langsung dan pemilihan bupati/wali kota melalui DPRD.

"Tawaran pemerintah itu tidak harga mati. Tawaran pemerintah itu di provinsi itu langsung, di kota tidak langsung. Tapi masih terbuka ruang untuk diskusi. Kami hargai DPR yang sekarang sedang berdiskusi," ujarnya.

RUU Pilkada saat ini tengah dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah salah satu isu yang menjadi sorotan.

Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, kini seluruh parpol koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat berubah sikap dan menginginkan agar pilkada dipilih oleh DPRD.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Nasional
KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

Nasional
Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Nasional
5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Nasional
PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

Nasional
Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Nasional
Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Nasional
Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X