Aburizal: Muhammadiyah Jelas Mengatakan, Pilkada Tak Langsung Tepat

Kompas.com - 13/09/2014, 20:27 WIB
Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi, dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli (kiri-kanan) menyatakan deklarasi koalisi permanen merah-putih di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014). KOMPAS.com/DANI PRABOWOKetua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi, dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli (kiri-kanan) menyatakan deklarasi koalisi permanen merah-putih di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar meyakini perjuangan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung pemilihan kepala daerah dipilih DPRD mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Oleh karena itu, kata dia, Koalisi Merah Putih tidak akan mundur.

"Yang nolak banyak, yang menerima lebih banyak," kata Aburizal usai menghadiri Musyawarah Pimpinan Nasional I Kosgoro 2014, di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (13/9/2014) sore.

Dalam pidatonya, Aburizal menyebut salah satu kalangan yang mendukung pelaksanaan pilkada melalui DPRD, yakni kalangan Muhammadiyah. Menurut dia, umat Muhammadiyah tidaklah sedikit dan bisa dianggap mewakili seluruh masyarakat.

"Muhammadiyah jelas mengatakan pilkada tak langsung tepat. Bukankah Muhammadiyah organisasi besar? Itu yang kita perjuangkan. Partai Golkar penentu dari arah kebijakan nasional," ujar Aburizal.

Sebagai "runner up" dalam pemilu legislatif lalu, menurut dia, Golkar memiliki kekuasaan yang cukup besar di DPR. Kekuasaan itulah yang akan digunakan untuk kepentingan rakyat.

"Kita gunakan kekuasaan itu sesuai dengan amanat dan cita-cita pendiri Republik Indonesia. Sesuai esensi pancasila," tegasnya.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Nasional
Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Nasional
Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Nasional
Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X