Jokowi Diharapkan Bisa Kembalikan Hutan Adat kepada Warga Papua

Kompas.com - 12/09/2014, 19:32 WIB
Joko Widodo (Jokowi) TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN Joko Widodo (Jokowi)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Rakyat Papua menggelar pertemuan dengan presiden terpilih Joko Widodo di Balaikota, Jakarta, Jumat (12/9/2014) sore. Salah satu poin yang diusulkan kepada Jokowi adalah mengembalikan kepemilikan hutan adat kepada masyarakat adat Papua.

Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Vitalis Yumte mengatakan, masalah yang dihadapi warga Papua adalah hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Salah satunya dikuasainya hutan adat oleh industri tambang asing.

"Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian atas UU Kehutanan dasarnya memungkinkan masyarakat hukum adat Papua memilik hutan adatnya menurut wilayah masing-masing," ujar Vitalis, seusai pertemuan.

"Kami berharap di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dan Jusuf Kalla, upaya pengembalian kepemilikan hutan adat kepada masyarakat hukum adat di Papua akan memperoleh dukungan yang sebesar-besarnya," lanjut dia.

Menurut Vitalis, dikembalikannya hutan adat kepada masyarakat hukum adat sama sekali tak mengurangi hak negara untuk menguasai dan mengatur pemanfaatan hutan adat serta sumber daya alam di dalamnya. Bahkan, kata Vitalis, pengembalian hutan adat akan mengakomodasi kepentingan semua pihak.

"Pengembalian hutan adat ke masyarakat adat Papua tidak akan menghambat investasi. Justru, ini 'triple wins' bagi pemerintah, rakyat Papua dan dunia usaha," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Nasional
Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

Nasional
Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Nasional
Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Nasional
Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Nasional
Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Nasional
Luhut Sebut 'Tracing' Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Luhut Sebut "Tracing" Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Nasional
Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Nasional
KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

Nasional
Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Nasional
Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Nasional
Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.