JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) khawatir presiden terpilih Joko Widodo akan memilih orang-orang yang bermasalah dengan hak asasi manusia dalam kabinetnya nanti. Hal tersebut disebabkan banyaknya orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM di lingkaran Jokowi.
"Kita menyayangkan banyaknya orang yang diduga atau disangka melanggar HAM di lingkaran Jokowi, apalagi Hendropriyono diangkat jadi penasihat Tim Transisi," kata koordinator Kontras, Haris Azhar, dalam diskusi di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (11/9/2014) sore.
Oleh karena itu, Haris memberikan beberapa kriteria untuk menteri Jokowi mendatang. Haris mengaku kriteria itu sudah disodorkan kepada Tim Transisi dan Jokowi untuk ditindaklanjuti.
"Orang ini tidak terlibat atau diduga terlibat peristiwa pelanggaran HAM atau men-support terjadinya pelanggaran HAM. Khusus untuk jaksa agung dan menteri hukum dan HAM, dia harus punya pemahaman yang cukup bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM dan juga kemauan untuk bekerja. Ini catatan yang penting," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella yang hadir dalam acara tersebut menjamin menteri yang dipilih Jokowi nanti akan bebas dari masalah HAM. Kendati demikian, dia belum mengetahui nama-nama menteri yang akan dipilih.
"Karena memang sejauh ini belum ada pembahasan dan menteri sepenuhnya hak prerogatif presiden," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.