"Kalau Presiden dan DPRD Dipilih Rakyat, Kenapa Kepala Daerah Tidak?" - Kompas.com

"Kalau Presiden dan DPRD Dipilih Rakyat, Kenapa Kepala Daerah Tidak?"

Kompas.com - 11/09/2014, 12:34 WIB
kompas.com/dani prabowo Bupati Tanjung Jabung Timur Zumi Zola
JAKARTA, KOMPAS.com  Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mempertanyakan maksud usulan mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD di dalam pembahasan Rancangan UU Pilkada oleh DPR RI.

Menurut dia, usulan tersebut dapat memutus partisipasi masyarakat dalam menentukan siapa kepala daerah yang dikehendakinya untuk memimpin wilayah yang mereka tinggali.

"Presiden dipilih rakyat, DPRD dipilih rakyat, masa kepala daerah tidak dipilih rakyat?" kata Herman di sela rapat koordinasi nasional luar biasa bupati dan wali kota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Herman mengatakan, jika dipilih DPRD, kepala daerah dikhawatirkan akan lebih bertanggung jawab kepada parlemen daripada kepada rakyat. Padahal, seharusnya kepala daerah itu bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau dipilih rakyat maka kepala daerah dekat dengan rakyat. Kebijakannya menyentuh rakyat," ujar dia.

Ia menambahkan, jika seorang bupati bekerja dengan baik maka ia tidak perlu khawatir tak akan dipilih kembali pada saat pemilihan selanjutnya.

Sementara itu, Bupati Tanjung Jabung Timur, Jambi, Zumi Zola mengatakan, pilkada dilakukan di DPRD merupakan sebuah kemunduran. Meskipun demikian, kader PAN itu tak menyatakan secara tegas apakah mendukung pembahasan RUU Pilkada itu atau tidak.

"Saya tentunya sama dengan teman bupati dan wali kota lain. Saya berharap apa yang diputuskan terbaik untuk masyarakat. Mau bupati atau wali kota dari DPRD, ini kan pengabdiannya kepada masyarakat," kata Zumi.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorKistyarini

Close Ads X