Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ngabalin Anggap Jokowi Tolak Mercy Hanya untuk Pencitraan

Kompas.com - 11/09/2014, 07:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Balitbang DPP Golkar Ali Mochtar Ngabalin menilai, penolakan presiden terpilih Joko Widodo terhadap pembelian mobil Mercy untuk menteri-menterinya hanya sebuah pencitraan. Menurut dia, anggaran belanja negara yang dilakukan pemerintah telah diatur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). (Baca: Mengapa Mercy Dipilih Jadi Mobil Dinas Kabinet Mendatang?)

"Ini kan sudah habis pemilu, habis sosialisasi, sudah ada yang menang, jadi pencitraan itu sudah tidak perlu ada lagi. Kalau Jokowi membatalkan mobil-mobil kementerian yang digunakan menteri, itu artinya masih kerja untuk kepentingan pencitraan," kata dia, di Jakarta, Rabu (10/9/2014) malam.

Ngabalin mengatakan, Jokowi seharusnya berterima kasih pada pemerintahan saat ini yang telah menyiapkan kendaraan dinas baru bagi para menterinya. Ia mengusulkan agar Jokowi dan jajaran kabinetnya menggunakan mobil Esemka yang dulu pernah menjadi kebanggaan Jokowi semasa menjabat sebagai Wali Kota Solo. (Baca: KPK: Mercy Terlalu Mewah Jadi Mobil Dinas)

"Kalau tidak mau, pakai saja Esemka itu, itu lebih bagus," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah akhirnya membatalkan rencana pembelian mobil dinas Mercy untuk menteri-menteri pemerintahan Jokowi-JK. Pembelian mobil Mercy ini batal karena rencana pengadaan mendapat banyak respons negatif. (Baca: Ini Alasan Pemerintah Batalkan Pembelian Mercy untuk Kabinet Jokowi)

Selain itu, pengadaan ini juga ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Jokowi mengaku tidak menginginkan para menterinya menggunakan mobil mewah sebagai kendaraan dinasnya. Jokowi pun telah menyampaikan langsung keberatannya itu kepada Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. (Baca: Sudi: Tak Mau Pakai Mobil Baru, Itu Urusan Pemerintahan Mendatang)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com