PDI Perjuangan Minta MK Percepat Putusan Gugatan UU MD3 Sebelum 1 Oktober

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Panjaitan, meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat putusan gugatan terkait pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Trimedya meminta agar MK memutuskan hasil gugatan tersebut sebelum pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober 2014 mendatang.

"Kalau (putusan) Mahkamah lewat (1 Oktober), berarti apa yang disampaikan kawan-kawan Koalisi Merah Putih, sapu bersih semua pimpinan DPR dan pimpinan komisi dan semua alat kelengkapan dewan terjadi," ujar Trimedya usai sidang kedua gugatan UU MD3, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Menurut Trimedya, jika MK memutuskan hasil gugatan setelah tanggal 1 Oktober 2014, maka dikhawatirkan, DPR akan segera memutuskan pimpinan MPR dan DPR dan melantik mereka sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober 2014. Proses pemilihan dan pelantikan pimpinan DPR, kata dia, biasanya berlangsung kurang dari satu minggu. Jika itu terjadi, maka hasil putusan MK tidak akan berguna lagi.

"Gak ada gunanya. Sudah disapu bersih pasti," ucap Trimedya.

Trimedya menambahkan, jika MK ternyata belum bisa memutuskan sebelum tanggal 1 Oktober karena berbagai pertimbangan, paling tidak MK melakukan putusan sela, agar tetap diberlakukan UU MD3 yang lama. Menurutnya, putusan sela merupakan keputusan yang arif dan bijaksana.

"Minimal tidak dilakukan dulu pemilihan pimpinan. Jadi pakai pimpinan sementara. Jadi bisa diberlakukan dulu UU yang lama, bisa juga ditunda dulu sampai dengan adanya putusan akhir," ucap Trimedya.