PDI Perjuangan Minta MK Percepat Putusan Gugatan UU MD3 Sebelum 1 Oktober

Kompas.com - 10/09/2014, 17:38 WIB
Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP PDI-P Trimedya Panjaitan saat mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi, Kamis (24/7). PDI-P menilai bahwa pengesahan UU MD3 antara lain terkesan dipaksakan, sejumlah pasal dianggap saling bertentangan, dan mengorupsi kewenangan lembaga lain, terutama penegak hukum. KOMPAS/HERU SRI KUMOROKetua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP PDI-P Trimedya Panjaitan saat mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi, Kamis (24/7). PDI-P menilai bahwa pengesahan UU MD3 antara lain terkesan dipaksakan, sejumlah pasal dianggap saling bertentangan, dan mengorupsi kewenangan lembaga lain, terutama penegak hukum.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Panjaitan, meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat putusan gugatan terkait pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Trimedya meminta agar MK memutuskan hasil gugatan tersebut sebelum pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober 2014 mendatang.

"Kalau (putusan) Mahkamah lewat (1 Oktober), berarti apa yang disampaikan kawan-kawan Koalisi Merah Putih, sapu bersih semua pimpinan DPR dan pimpinan komisi dan semua alat kelengkapan dewan terjadi," ujar Trimedya usai sidang kedua gugatan UU MD3, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Menurut Trimedya, jika MK memutuskan hasil gugatan setelah tanggal 1 Oktober 2014, maka dikhawatirkan, DPR akan segera memutuskan pimpinan MPR dan DPR dan melantik mereka sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober 2014. Proses pemilihan dan pelantikan pimpinan DPR, kata dia, biasanya berlangsung kurang dari satu minggu. Jika itu terjadi, maka hasil putusan MK tidak akan berguna lagi.

"Gak ada gunanya. Sudah disapu bersih pasti," ucap Trimedya.

Trimedya menambahkan, jika MK ternyata belum bisa memutuskan sebelum tanggal 1 Oktober karena berbagai pertimbangan, paling tidak MK melakukan putusan sela, agar tetap diberlakukan UU MD3 yang lama. Menurutnya, putusan sela merupakan keputusan yang arif dan bijaksana.

"Minimal tidak dilakukan dulu pemilihan pimpinan. Jadi pakai pimpinan sementara. Jadi bisa diberlakukan dulu UU yang lama, bisa juga ditunda dulu sampai dengan adanya putusan akhir," ucap Trimedya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X