Kompas.com - 10/09/2014, 14:18 WIB
Suasana di dalam gedung saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR dan DPD RI, di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. DPR-RI kembali mendapatkan sorotan setelah berencana mengesahkan RUU Pilkada yang salah satu isinya adalah kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. KOMPAS IMAGES / RODERICK ADRIAN MOZESSuasana di dalam gedung saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR dan DPD RI, di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. DPR-RI kembali mendapatkan sorotan setelah berencana mengesahkan RUU Pilkada yang salah satu isinya adalah kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.
EditorLaksono Hari Wiwoho


Oleh: Ikrar Nusa Bhakti

KOMPAS.com - Reformasi yang bergulir sejak 21 Mei 1998 baru berusia 16 tahun 4 bulan. Pada usia itu, ada peningkatan budaya politik rakyat di dalam memilih wakil rakyat melalui pemilu legislatif dan memilih presiden-wakil presiden secara langsung pada 2014.

Melihat partisipasi rakyat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014—baik sebagai pemilih, relawan, maupun kaum netizen (masyarakat pengguna internet) pengawal penghitungan suara pemilu—kita semua optimistis bahwa masa depan demokrasi di Indonesia akan sangat baik.

Namun, sebaliknya, budaya politik sebagian elite politik—termasuk, tetapi tidak terbatas pada mereka yang duduk di DPR—justru menunjukkan kemunduran. Sebagian elite politik ternyata belum dapat menerima kekalahan dalam pemilu presiden langsung, berarti juga tidak dapat menerima Democratic Bargaining yang ditentukan oleh suara rakyat. John Stuart Mill, salah seorang penggagas demokrasi, sejak awal sudah menyatakan bahwa sistem politik demokrasi adalah suatu sistem yang mudah retak (fragile).

Cermin ketak-legawa-an

Seorang pemimpin pemerintahan yang terpilih secara demokratis melalui pemilu dapat ditumbangkan  jika ada kekuatan senjata, bergabung dengan kekuatan mahasiswa, pemilik modal, dan buruh yang mengatasnamakan people power, mengambil alih kekuasaan melalui kudeta. Ini terjadi di Thailand saat Perdana Menteri Yingluck Shinawatra—dan sebelumnya kakaknya, PM Thaksin Shinawatra—dipaksa mundur dari jabatannya akibat adanya demonstrasi yang didukung militer. Juga terjadi di Mesir ketika presiden terpilih Mohammad Mursi Isa El-Ayyat digulingkan oleh militer pada 5 Juli 2013, yang didahului oleh demonstrasi besar-besaran di Kairo.

Dalam kasus Indonesia, kita memang belum pernah mengalami kudeta pasca pemilu presiden pada era reformasi ini, walaupun kita juga pernah mengalami di mana seorang presiden yang dipilih oleh MPR pasca Pemilu 1999, KH Abdurrahman Wahid, kemudian dimakzulkan oleh MPR, 1,5 tahun kemudian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, tanda-tanda bahwa kita dapat menuju pada lingkaran setan yang baru dari demokrasi menuju sistem otoriter sudah mulai tampak. Contoh dari perubahan ini adalah tidak legawanya pemimpin dan para pengikutnya yang kalah dalam pemilu presiden langsung 2014. Dengan berbagai cara, mereka berupaya membatalkan kemenangan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla. Untungnya, gerakan mereka masih sebatas yang diperbolehkan oleh konstitusi dan undang-undang yang berlaku.

Lebih buruk lagi, kekuatan yang kalah ini berupaya menguasai semua posisi strategis di DPR melalui revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dikenal juga sebagai UU MD3. Revisi UU MD3 ini menimbulkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dari berbagai pihak karena, antara lain, mengubah cara penentuan ketua DPR dari partai pemenang pemilu menjadi voting, meniadakan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dan mengerdilkannya ke komisi-komisi, memberikan imunitas kepada anggota dewan terhormat yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara mengharuskan aparat hukum untuk mendapatkan persetujuan dari Badan Kehormatan DPR sebelum menangkap koruptor di DPR tersebut.

Langkah lain yang menakutkan, sebagian besar partai di DPR—tak terbatas pada partai-partai Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta—kini juga bersekongkol untuk meniadakan kedaulatan rakyat dalam RUU Pilkada. Sistem pilkada langsung yang telah berlangsung sejak 2005 akan menjadi pemilihan di DPRD. Pilkada langsung untuk memilih gubernur dan bupati hanya didukung oleh PDI-P, Hanura, dan PKB, sementara pilkada langsung jabatan wali kota hanya didukung oleh PDI-P dan Hanura.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.