Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Teken Kontrak, Mobil Dinas Mercy untuk Kabinet Jokowi Bisa Dibatalkan

Kompas.com - 10/09/2014, 10:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Sugiharto, menilai pembelian mobil dinas untuk jajaran kabinet mendatang sebenarnya bisa dibatalkan apabila pemerintah belum menandatangani kontrak dengan PT Mercedez-Benz sebagai pemenang lelang.

Menurut dia, pembatalan itu sebaiknya segera dilakukan lantaran banyak penolakan atas pembelian mobil dinas itu, terutama dari Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau baru diumumkan pemenang lelang, bisa saja dibatalkan karena kan belum ada kontrak. Ini pun diperbolehkaan undang-undang. Pemerintah juga tidak wajib menghabiskan anggaran untuk mobil itu," ujar Sugiharto saat dihubungi, Rabu (10/9/2014).

Dia mengatakan, setelah ditetapkan pemenang lelang, biasanya ada waktu beberapa hari untuk proses penandatanganan kontrak. Selama kontrak belum ada, pemerintah bisa membatalkannya.

"Kecuali kalau sudah ada kontrak, mau tidak mau dibeli karena kalau tidak, malah bisa digugat," ucap dia.

Apabila sudah terlanjur dibeli, Sugiharto menyarankan pemerintahan Jokowi nantinya lebih efisien dalam pemakaian kendaraan dinas. Efisiensi ini juga bisa menghemat biaya operasional menteri yang dibebankan ke negara.

Sugiharto berpendapat, pengadaan mobil dinas mewah ini adalah sebagai upaya melemahkan pemerintahan Jokowi. Pasalnya, tidak ada aturan mana pun yang mewajibkan pemerintahan yang tengah berjalan menyediakan mobil dinas bagi pemerintahan mendatang.

"Tidak ada aturannya. Selama ini mereka kan, baik pemerintah maupun DPR selalu bilang karena sudah terlanjur dianggarkan sebelumnya. Padahal tidak ada kewajiban itu," ucap Sugiharto.

Berdasarkan pengumuman pemenang lelang, harga penawaran setelah klarifikasi dan negosiasi teknis pengadaan seluruh mobil dinas tersebut sebesar Rp 91.944.000.000. (baca: Anggota Kabinet Jokowi-JK Bakal Dapat Mobil Dinas Mercy)

Jokowi mengaku sempat diminta pendapat oleh Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sekitar tiga bulan lalu perihal pengadaan mobil dinas baru. Saat itu, Jokowi menjawab tidak perlu membeli mobil baru.

Ia ingin para pembantunya tetap memakai mobil Toyota Crown Royal Saloon yang kini dipakai kabinet Indonesia Bersatu II. (baca: Ini Komentar Jokowi soal Mobil Dinas Mercy untuk Para Pembantunya)

baca juga: 

Mengapa Mercy Dipilih Jadi Mobil Dinas Kabinet Mendatang?

Ini Alasan Pemerintah Beli Mobil Dinas Mercy untuk Kabinet Jokowi

Sudi: Tak Mau Pakai Mobil Baru, Itu Urusan Pemerintah Mendatang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com