Kompas.com - 10/09/2014, 08:36 WIB
Calon Presiden Joko Widodo berbincang dengan  calon Walkil Presiden Jusuf Kalla saat mendengarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (22/7/2014). Pasangan Jokowi-JK akhirnya memenangkan Pilpres 2014 dengan persentase 53,15 persen, mengungguli pasangan Prabowo-Hatta dengan perolehan suara sebanyak 46,85 persen. TRIBUNNEWS/DANY PERMANACalon Presiden Joko Widodo berbincang dengan calon Walkil Presiden Jusuf Kalla saat mendengarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (22/7/2014). Pasangan Jokowi-JK akhirnya memenangkan Pilpres 2014 dengan persentase 53,15 persen, mengungguli pasangan Prabowo-Hatta dengan perolehan suara sebanyak 46,85 persen.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadaan mobil Mercedes-Benz untuk menteri-menteri pada kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai sarat dengan muatan politis. Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Sugiharto, mengatakan, pengadaan mobil mewah itu bisa saja dianggap upaya untuk melemahkan Jokowi yang selama ini dikenal akan kesederhanaannya. Apabila pengadaan tak terendus media, kata Sugiharto, ini akan menjadi pukulan telak bagi Jokowi pada awal pemerintahannya. (Baca: KPK: Mercy Terlalu Mewah Jadi Mobil Dinas)

"Saya melihat ada unsur politis karena sangat terasa sebagai upaya melemahkan pemerintahan baru melalui mobil karena pemerintahan Jokowi selama ini dikenal sederhana. Kalau pengadaan ini muncul belakangan dan akhirnya terungkap di media, ini akan jadi pukulan dan 'jebakan' bagi Jokowi," kata Sugiharto, saat dihubungi, Rabu (10/9/2014) pagi.

Menurut dia, pengadaan mobil menteri sebenarnya bisa saja dibatalkan meski sudah dianggarkan dalam APBN-P 2014. Pemerintahan selanjutnya bisa menggunakan mobil menteri yang sudah ada saat ini. (Baca: Mengapa Mercy Dipilih Jadi Mobil Dinas Kabinet Mendatang?)

Sugiharto juga menyatakan tak sepakat dengan alasan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi yang menilai usia mobil hanya lima tahun. Menurut dia, dalam hitungan ekonomi, umumnya penyusutan barang baru diketahui setelah pemakaian 10-15 tahun. (Baca: Sudi: Tak Mau Pakai Mobil Baru, Itu Urusan Pemerintahan Mendatang)

"Seharusnya, pengadaan ini tidak perlu karena di tengah keprihatinan masyarakat, pemerintah justru membeli mobil mewah. Apalagi, nanti pemerintahan Jokowi akan dihadapkan pada kemungkinan BBM naik," kata dia.

Selama ini, sambung Sugiharto, pemerintah dan parlemen selalu menggunakan alasan bahwa pengadaan mobil dinas perlu dilakukan karena sudah dianggarkan. (Baca: Ini Alasan Pemerintah Beli Mobil Dinas Mercy untuk Pemerintahan Jokowi)

"Padahal, walau sudah masuk anggaran, tidak dipakai pun tidak apa-apa. Kalaupun sudah lelang, bisa dibatalkan dan ini diizinkan undang-undang, kecuali kalau sudah kontrak," ujar dia.

Seperti diberitakan, pemerintahan SBY telah melakukan pengadaan mobil dinas menteri untuk pemerintahan berikutnya melalui Kementerian Sekretariat Negara. Pemenang lelang sudah ditetapkan, yakni Mercedes-Benz, dengan nilai tender Rp 91,94 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

Nasional
Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu, Nasdem: Makin Baik Untuk Indonesia

Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu, Nasdem: Makin Baik Untuk Indonesia

Nasional
Diperiksa Terkait Kasus Bupati Banjarnegara, Boyamin Mengaku Ditanya soal Keterlibatannya di PT Bumi Rejo

Diperiksa Terkait Kasus Bupati Banjarnegara, Boyamin Mengaku Ditanya soal Keterlibatannya di PT Bumi Rejo

Nasional
RSCM: Kasus Hepatitis Akut Ada yang Tak Miliki Riwayat Covid-19

RSCM: Kasus Hepatitis Akut Ada yang Tak Miliki Riwayat Covid-19

Nasional
Selain Singapura, UAS Pernah Ditolak Masuk Hong Kong, Timor Leste, hingga Eropa

Selain Singapura, UAS Pernah Ditolak Masuk Hong Kong, Timor Leste, hingga Eropa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.