Kompas.com - 10/09/2014, 08:36 WIB
Calon Presiden Joko Widodo berbincang dengan  calon Walkil Presiden Jusuf Kalla saat mendengarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (22/7/2014). Pasangan Jokowi-JK akhirnya memenangkan Pilpres 2014 dengan persentase 53,15 persen, mengungguli pasangan Prabowo-Hatta dengan perolehan suara sebanyak 46,85 persen. TRIBUNNEWS/DANY PERMANACalon Presiden Joko Widodo berbincang dengan calon Walkil Presiden Jusuf Kalla saat mendengarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (22/7/2014). Pasangan Jokowi-JK akhirnya memenangkan Pilpres 2014 dengan persentase 53,15 persen, mengungguli pasangan Prabowo-Hatta dengan perolehan suara sebanyak 46,85 persen.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadaan mobil Mercedes-Benz untuk menteri-menteri pada kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai sarat dengan muatan politis. Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Sugiharto, mengatakan, pengadaan mobil mewah itu bisa saja dianggap upaya untuk melemahkan Jokowi yang selama ini dikenal akan kesederhanaannya. Apabila pengadaan tak terendus media, kata Sugiharto, ini akan menjadi pukulan telak bagi Jokowi pada awal pemerintahannya. (Baca: KPK: Mercy Terlalu Mewah Jadi Mobil Dinas)

"Saya melihat ada unsur politis karena sangat terasa sebagai upaya melemahkan pemerintahan baru melalui mobil karena pemerintahan Jokowi selama ini dikenal sederhana. Kalau pengadaan ini muncul belakangan dan akhirnya terungkap di media, ini akan jadi pukulan dan 'jebakan' bagi Jokowi," kata Sugiharto, saat dihubungi, Rabu (10/9/2014) pagi.

Menurut dia, pengadaan mobil menteri sebenarnya bisa saja dibatalkan meski sudah dianggarkan dalam APBN-P 2014. Pemerintahan selanjutnya bisa menggunakan mobil menteri yang sudah ada saat ini. (Baca: Mengapa Mercy Dipilih Jadi Mobil Dinas Kabinet Mendatang?)

Sugiharto juga menyatakan tak sepakat dengan alasan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi yang menilai usia mobil hanya lima tahun. Menurut dia, dalam hitungan ekonomi, umumnya penyusutan barang baru diketahui setelah pemakaian 10-15 tahun. (Baca: Sudi: Tak Mau Pakai Mobil Baru, Itu Urusan Pemerintahan Mendatang)

"Seharusnya, pengadaan ini tidak perlu karena di tengah keprihatinan masyarakat, pemerintah justru membeli mobil mewah. Apalagi, nanti pemerintahan Jokowi akan dihadapkan pada kemungkinan BBM naik," kata dia.

Selama ini, sambung Sugiharto, pemerintah dan parlemen selalu menggunakan alasan bahwa pengadaan mobil dinas perlu dilakukan karena sudah dianggarkan. (Baca: Ini Alasan Pemerintah Beli Mobil Dinas Mercy untuk Pemerintahan Jokowi)

"Padahal, walau sudah masuk anggaran, tidak dipakai pun tidak apa-apa. Kalaupun sudah lelang, bisa dibatalkan dan ini diizinkan undang-undang, kecuali kalau sudah kontrak," ujar dia.

Seperti diberitakan, pemerintahan SBY telah melakukan pengadaan mobil dinas menteri untuk pemerintahan berikutnya melalui Kementerian Sekretariat Negara. Pemenang lelang sudah ditetapkan, yakni Mercedes-Benz, dengan nilai tender Rp 91,94 miliar.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan KPK Disebut Berpotensi Langgar Kode Etik Jika Tak Penuhi Panggilan Kedua Komnas HAM

Pimpinan KPK Disebut Berpotensi Langgar Kode Etik Jika Tak Penuhi Panggilan Kedua Komnas HAM

Nasional
12 Pesawat F-16 Digunakan dalam Latihan Bersama TNI AU dan USPACAF

12 Pesawat F-16 Digunakan dalam Latihan Bersama TNI AU dan USPACAF

Nasional
Pimpinan KPK yang Diduga Langgar Etik: Antasari, Firli, hingga Lili Pintauli

Pimpinan KPK yang Diduga Langgar Etik: Antasari, Firli, hingga Lili Pintauli

Nasional
Anggota DPR Desak Jaksa Agung Usut Dugaan Penggelapan Bermodus Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Anggota DPR Desak Jaksa Agung Usut Dugaan Penggelapan Bermodus Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Gandeng TNI-Polri, Jokowi Targetkan 1 Juta Vaksinasi Covid-19 Per Hari Terlaksana Juli

Gandeng TNI-Polri, Jokowi Targetkan 1 Juta Vaksinasi Covid-19 Per Hari Terlaksana Juli

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kantor di Zona Merah Wajib Terapkan WFH bagi 75 Persen Karyawan

PPKM Mikro Diperpanjang, Kantor di Zona Merah Wajib Terapkan WFH bagi 75 Persen Karyawan

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Manfaatkan Masa Jabatan untuk Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Manfaatkan Masa Jabatan untuk Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Instruksikan Protokol Kesehatan Saat Makan Bersama Diperketat

Jokowi Instruksikan Protokol Kesehatan Saat Makan Bersama Diperketat

Nasional
Kapolri Minta Jajarannya Tuntaskan Masalah Narkoba dari Hulu hingga Hilir

Kapolri Minta Jajarannya Tuntaskan Masalah Narkoba dari Hulu hingga Hilir

Nasional
Giring Ganesha Bakal Gratiskan Kuliah jika Terpilih Jadi Presiden 2024

Giring Ganesha Bakal Gratiskan Kuliah jika Terpilih Jadi Presiden 2024

Nasional
Sosialisasi RKUHP Disesalkan karena Bersifat Satu Arah, Bukan Diskusi Substansi

Sosialisasi RKUHP Disesalkan karena Bersifat Satu Arah, Bukan Diskusi Substansi

Nasional
Ketua DKPP Ungkap Kendala Lakukan Sidang Perkara Virtual

Ketua DKPP Ungkap Kendala Lakukan Sidang Perkara Virtual

Nasional
Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Sidang Eks Mensos Juliari, Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp 54 Miliar di Kemensos

Sidang Eks Mensos Juliari, Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp 54 Miliar di Kemensos

Nasional
Jaksa Agung Sebut Disparitas Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Tidak Lepas dari Adanya Pedoman Baru

Jaksa Agung Sebut Disparitas Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Tidak Lepas dari Adanya Pedoman Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X