Kompas.com - 10/09/2014, 07:23 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto. KOMPAS/RADITYA HELABUMIWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menilai, Mercedes-Benz terlalu mewah dijadikan kendaraan operasional menteri. Ia menanggapi pengadaan Mercy sebagai kendaraan dinas oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca: Ini Alasan Pemerintah Beli Mobil Dinas MErcy untuk Pemerintahan Jokowi)

"Setahu saya Mercy adalah mobil prestisius yang sangat bergengsi dan tidak tepat disebut mobil operasi," kata Bambang, melalui pesan singkat, Selasa (9/9/2014).

Menurut Bambang, kehormatan suatu jabatan tidak ditentukan oleh apa mobil dinas yang digunakan pejabat.

"Pejabat yang menerima pemberian fasilitas yang berlebihan adalah penistaan atas akal sehat," kata Bambang.

Bambang berharap, pemerintahan selanjutnya memahami makna kehormatan dan jabatan yang diembannya semata untuk melayani rakyat. Oleh karena itu, kata Bambang, sebaiknya penggunaan fasilitas mewah oleh petinggi negara dialihkan untuk kepentingan masyarakat. (Baca: Mengapa Mercy Dipilih Jadi Mobil Dinas Kabinet Mendatang?)

"Dikonversi saja fasilitas yang berlebihan menjadi program strategis untuk kepentingan kemaslahatan rakyat miskin," ujar Bambang.

Sebelumnya diberitakan, jajaran menteri dan pejabat setingkat menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK serta mantan presiden dan wakil presiden akan mendapatkan mobil dinas baru Marcedes-Benz sebagai kendaraan operasional. Pengadaan mobil tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Baca: Sudi: Tak Mau Pakai Mobil Baru, Itu Urusan Pemerintahan Mendatang)

Menanggapi hal ini, Jokowi memilih tetap menggunakan mobil dinas yang sebelumnya digunakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II untuk efisiensi anggaran. Ia ingin pejabat publik beretos kerja yang tinggi tanpa harus disertai fasilitas berlebihan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

Nasional
Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu, Nasdem: Makin Baik Untuk Indonesia

Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu, Nasdem: Makin Baik Untuk Indonesia

Nasional
Diperiksa Terkait Kasus Bupati Banjarnegara, Boyamin Mengaku Ditanya soal Keterlibatannya di PT Bumi Rejo

Diperiksa Terkait Kasus Bupati Banjarnegara, Boyamin Mengaku Ditanya soal Keterlibatannya di PT Bumi Rejo

Nasional
RSCM: Kasus Hepatitis Akut Ada yang Tak Miliki Riwayat Covid-19

RSCM: Kasus Hepatitis Akut Ada yang Tak Miliki Riwayat Covid-19

Nasional
Selain Singapura, UAS Pernah Ditolak Masuk Hong Kong, Timor Leste, hingga Eropa

Selain Singapura, UAS Pernah Ditolak Masuk Hong Kong, Timor Leste, hingga Eropa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.