Jokowi: Masa Presidennya Dipilih Rakyat, Kepala Daerahnya Dipilih DPRD

Kompas.com - 09/09/2014, 20:03 WIB
Joko Widodo (Jokowi) TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN Joko Widodo (Jokowi)
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo menilai, penyerahan urusan pemilu kepala daerah kepada DPRD tidak masuk logika. Hal itu juga dianggap sebagai kemunduran reformasi dan birokrasi.

"Sekarang pilpres sistemnya apa? Presidensial, dipilih rakyat. Masa di kota, kabupaten, malah sistem parlementer. Logikanya di mana?" ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Jokowi juga menganggap alasan-alasan yang mendasari kemunculan wacana tersebut tidak masuk akal. Jika ada kekurangan dalam sistem pemilu kepala daerah (pemilukada), misalnya praktik politik uang dan mahalnya biaya pemilukada, maka harus ada perbaikan.

"Kalau ada yang kurang-kurang ya diperbaiki, lalu dievaluasi, bukan lalu sehari-dua hari diubah jadi mundur," lanjut Jokowi.

Jokowi memantau terus dinamika parlemen soal perkembangan wacana tersebut. Walaupun demikian, Jokowi tidak akan mengantisipasi manuver politik Koalisi Merah Putih tersebut. Ia menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada anggota parlemen.

Sebelumnya, Koalisi Merah Putih mendukung mekanisme pemilu kepala daerah. Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera disebut menginginkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Ada tiga opsi mekanisme pemilu kepala daerah yang dibahas dalam Panja RUU Pilkada. Pertama, pasangan gubernur, wali kota, dan bupati dipilih langsung. Pendukung opsi ini adalah PDI-P, PKS, Partai Hanura, PKB, dan pemerintah (Kementerian Dalam Negeri).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, pasangan gubernur, wali kota, dan bupati dipilih oleh DPRD. Pendukung opsi ini adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PPP, PKS, dan Partai Gerindra. 

Ketiga, gubernur dipilih langsung, tetapi bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD. Pendukung opsi ini adalah DPD.

"Fraksi akan terlebih dahulu mendiskusikan opsi-opsi itu secara musyawarah dan mufakat. Namun, jika keputusan tak didapatkan, maka voting akan dilakukan," ujar anggota Panja RUU Pilkada, Abdul Malik Haramain.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

Nasional
Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Nasional
Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Nasional
Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Nasional
UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

Nasional
UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

Nasional
UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

Nasional
UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X