Kompas.com - 09/09/2014, 19:42 WIB
Ilustrasi pesawat nirawak KOMPASIlustrasi pesawat nirawak
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan, presiden terpilih Joko Widodo mempertimbangkan pengadaan dan operasional pesawat tanpa awak atau drone di desa-desa seluruh Indonesia. Penggunaan drone dinilai akan bermanfaat bagi warga desa.

Budiman mengatakan, ia dan Jokowi telah mendiskusikan hal itu dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa (9/9/2014) sore. Menurut Budiman, jika ada ruang fiskal yang cukup, pengadaan pesawat tanpa awak itu langsung bisa direalisasikan.

"Harga drone itu cukup murah, Rp 25 juta per pesawat. Tidak harus satu desa satu drone. Bisa 10 desa pakai satu drone," ujar Budiman, seusai bertemu Jokowi, Selasa sore.

Budiman mengatakan, drone bisa digunakan untuk pengembangan desa. Salah satunya identifikasi batas lahan. Berdasarkan pengujian drone di Kalimantan Barat beberapa waktu lalu, kata dia, drone mampu memberikan data mengenai batas antara lahan pertanian penduduk dan lahan tambang.

"Akhirnya, data tersebut dijadikan dasar gugatan masyarakat terhadap si perusahaan tambang. Warga itu menang," ujar Budiman.

Selain itu, drone juga dapat memprediksi potensi gagal panen serta tingkat kesuburan lahan. Data-data tersebut dapat dijadikan pegangan bagi perangkat desa dan masyarakat untuk menentukan tanaman apa yang ditanam serta mencegah potensi gagal panen. Drone, kata Budiman, menggunakan teknologi inframerah. Dalam waktu dua jam, drone dapat mencakup 200 hektar.

"Teknologi ini sudah diperkenalkan oleh tim revolusi desa Jokowi-JK. Kami sudah uji coba di Kalimantan Barat dan Bogor," lanjut Budiman.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Budiman berharap, pembahasan APBN 2015 di DPR memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla agar rencana program tersebut dapat terealisasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X