Pengusung RUU Pilkada Disebut Tersandera Skenario Politik Pilpres

Kompas.com - 09/09/2014, 16:39 WIB
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko saat berdiskusi dalam acara Polemik Tahun Berburu Politik, di Jakarta, Sabtu (5/1/2013). Tahun 2013 ini seluruh partai politik mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2014.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko saat berdiskusi dalam acara Polemik Tahun Berburu Politik, di Jakarta, Sabtu (5/1/2013). Tahun 2013 ini seluruh partai politik mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2014.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menengarai pihak-pihak yang mewacanakan pemilihan umum dikembalikan ke DPRD, tengah tersandera skenario politik pasca-pemilihan presiden 2014 kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Saya menduga mereka ini tersandera oleh satu skenario politik paspapilpres 2014. Di mana harus mengikuti kontrak politik tertentu dari partai dominan," ujar Budiman usai bertemu presiden terpilih Joko Widodo di Balaikota, Jakarta pada Selasa (9/9/2014) siang.

Budiman mengatakan, partai-partai yang ikut mewacanakan RUU Pilkada tersebut adalah partai yang mengusung nafas reformasi dan demokrasi sejak lama. Sangat aneh ketika saat ini mereka malahan menyuarakan hal yang bertentangan dengan dua prinsip tersebut.

"Demokrat misalnya. Pak SBY pasti mengerti bahwa pemilu melalui DPRD bukan bentuk demokrasi. PAN juga, sejak awal sudah gaung soal reformasi. PKS dan Golkar juga sama," ujar Budiman.

Menanggapi keseriusan Koalisi Merah Putih atas pembahasan RUU itu, Budiman mengaku akan melakukan dua hal. PDI Perjuangan dan parpol pengusung Jokowi-Jusuf Kalla bakalan melobi partai lain untuk tidak menyetujuinya. Kedua, menyerahkan wacana itu ke publik.

"Kalau memang disahkan, ya dikembalikan ke warga negara aja. Ada judicial review kan? silahkan diuji," ujar Budiman.

Sebelumnya, mayoritas parpol dalam Koalisi Merah Putih berubah sikap terkait mekanisme pemilihan kepala daerah. Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Pesatuan Pembangunan disebut ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ada tiga opsi mekanisme pemilihan kepala daerah yang dibahas dalam Panja RUU Pilkada.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pertama, pasangan gubernur, wali kota, dan bupati dilipih langsung. Pendukung opsi ini adalah PDIP, PKS, HANURA, PKB dan Pemerintah. Kedua, pasangan gubernur, wali kota, dan bupati dipilih DPRD. Pendukung opsi ini adalah Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan Gerindra. 

Opsi ketiga, gubernur dipilih langsung, tetapi bupati dan wali kota dipilih DPRD. Pendukung opsi ini adalah DPD. Belakangan, PKS menyetujui opsi kedua.

"Fraksi akan terlebih dahulu mendiskusikan opsi-opsi itu secara musyawarah dan mufakat. Namun, jika tak didapatkan keputusan, maka akan dilakukan voting," ujar Anggota Panja RUU Pilkada Abdul Malik Haramain.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

Nasional
Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Nasional
Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Nasional
Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Nasional
UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

Nasional
UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

Nasional
UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

Nasional
UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X