Meluncur, Petisi Tolak Pilkada Kembali ke DPRD

Kompas.com - 09/09/2014, 11:35 WIB
. CHANGE.ORG.
|
EditorGlori K. Wadrianto
SINGAPURA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) sedang menjadi isu yang sangat hangat beberapa hari belakangan. Penolakan terhadap pasal kontroversial di mana pilkada akan dikembalikan ke DPRD menjadi pemicunya.

Elina Ciptadi, profesional Indonesia yang berdomisili di Singapura bersama sejumlah netizen lain meluncurkan petisi di website change.org. Sampai Selasa pagi ini, Petisi yang berjudul "Jangan Hapuskan Pemilu Langsung Kepala Daerah" telah mendapat dukungan 1.808 signature.

Petisi tersebut diarahkan kepada DPR khususnya Ketua DPR Marzuki Alie dan Komisi II yang diketuai politisi Golkar Agun Gunanjar Sudarsa.

Salah satu isi petisi adalah menangkis argumen bahwa pilkada memicu money politics dan berbiaya tinggi. Dalam wawancara dengan Kompas.com, Elina mengungkapkan kecemasannya akan upaya memundurkan demokrasi Indonesia.

"Saya kebetulan di Singapura, tidak mungkin langsung mendatangi Senayan, petisi adalah alternatif terbaik," kata dia.

Ide pembuatan petisi ini sederhana. Elina menjelaskan, Jumat (5/9/2014), dia sedang berbincang-bincang dengan teman-teman yang risau akan RUU ini. Akhirnya, muncul ide meluncurkan petisi, yang kemudian diluncurkan pada Minggu kemarin.

Lalu, saat ditanya apakah ini adalah gerakan sosial? Elina dengan diplomatis menjawab, "Bagi saya, ini hanya tindakan organik dari individu-individu yang peduli pada hal sama, tidak ingin hak rakyat memilih pemimpinnya dirampas, dan tidak ingin kepala daerah dipilih berdasarkan deal-deal politik di belakang layar dengan DPRD."

Elina menambahkan, rakyat sudah makin melek politik. Warga sudah tahu siapa figur yang pantas didukung menjadi kepala daerah. Meski tak ada jaminan petisi itu akan mengubah peta politik, namun yang terpenting ada upaya melakukan sesuatu.

Dia mengaku tetap optimistis bahwa wakil rakyat di DPR masih mendengarkan rakyatnya. “Bersyukur yang ingin melakukan sesuatu bukan hanya saya, tapi banyak teman lain. Tanpa didukung teman-teman, petisi ini tidak akan tersebar luas,” kata dia.

Sejauh ini petisi juga sudah didukung ditandai dengan retweet oleh tokoh-tokoh seperti politisi PDIP Budiman Sudjatmiko, Gunawan Mohammad, Addie MS, Iwan Fals, Edward Suhadi, Indra Pilliang dan beberapa tokoh lainnya.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Nasional
Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Nasional
Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19,  Sempat Didiagnosa Tifus

Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19, Sempat Didiagnosa Tifus

Nasional
Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Nasional
Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Nasional
Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Nasional
KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

Nasional
Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Nasional
Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Nasional
Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Nasional
Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Nasional
Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Nasional
Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Nasional
Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X