Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meluncur, Petisi Tolak Pilkada Kembali ke DPRD

Kompas.com - 09/09/2014, 11:35 WIB
Kontributor Singapura, Ericssen

Penulis

SINGAPURA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) sedang menjadi isu yang sangat hangat beberapa hari belakangan. Penolakan terhadap pasal kontroversial di mana pilkada akan dikembalikan ke DPRD menjadi pemicunya.

Elina Ciptadi, profesional Indonesia yang berdomisili di Singapura bersama sejumlah netizen lain meluncurkan petisi di website change.org. Sampai Selasa pagi ini, Petisi yang berjudul "Jangan Hapuskan Pemilu Langsung Kepala Daerah" telah mendapat dukungan 1.808 signature.

Petisi tersebut diarahkan kepada DPR khususnya Ketua DPR Marzuki Alie dan Komisi II yang diketuai politisi Golkar Agun Gunanjar Sudarsa.

Salah satu isi petisi adalah menangkis argumen bahwa pilkada memicu money politics dan berbiaya tinggi. Dalam wawancara dengan Kompas.com, Elina mengungkapkan kecemasannya akan upaya memundurkan demokrasi Indonesia.

"Saya kebetulan di Singapura, tidak mungkin langsung mendatangi Senayan, petisi adalah alternatif terbaik," kata dia.

Ide pembuatan petisi ini sederhana. Elina menjelaskan, Jumat (5/9/2014), dia sedang berbincang-bincang dengan teman-teman yang risau akan RUU ini. Akhirnya, muncul ide meluncurkan petisi, yang kemudian diluncurkan pada Minggu kemarin.

Lalu, saat ditanya apakah ini adalah gerakan sosial? Elina dengan diplomatis menjawab, "Bagi saya, ini hanya tindakan organik dari individu-individu yang peduli pada hal sama, tidak ingin hak rakyat memilih pemimpinnya dirampas, dan tidak ingin kepala daerah dipilih berdasarkan deal-deal politik di belakang layar dengan DPRD."

Elina menambahkan, rakyat sudah makin melek politik. Warga sudah tahu siapa figur yang pantas didukung menjadi kepala daerah. Meski tak ada jaminan petisi itu akan mengubah peta politik, namun yang terpenting ada upaya melakukan sesuatu.

Dia mengaku tetap optimistis bahwa wakil rakyat di DPR masih mendengarkan rakyatnya. “Bersyukur yang ingin melakukan sesuatu bukan hanya saya, tapi banyak teman lain. Tanpa didukung teman-teman, petisi ini tidak akan tersebar luas,” kata dia.

Sejauh ini petisi juga sudah didukung ditandai dengan retweet oleh tokoh-tokoh seperti politisi PDIP Budiman Sudjatmiko, Gunawan Mohammad, Addie MS, Iwan Fals, Edward Suhadi, Indra Pilliang dan beberapa tokoh lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com