Kompas.com - 08/09/2014, 22:50 WIB
Nurul Arifin KOMPAS.com/ICHSAN SUHENDRANurul Arifin
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan kepala daerah tak langsung atau dipilih oleh DPRD disebut mampu menekan pengeluaran belanja negara. Bahkan, penekanan anggaran tersebut diyakini mampu mencapai angka Rp 41 triliun.

Hal itu diungkapkan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin saat berbincang dengan sejumlah media di Kompleks Parlemen, Senin (8/9/2014). Menurut Nurul anggaran pilkada untuk setiap provinsi terbilang cukup fantastis. Bahkan, pelaksanaan Pilkada Jawa Timur lalu, kata dia, mencapai angka Rp 1,3 triliun.

"Kalau dilihat dari anggaran pilkada, yang bisa dihemat itu sebesar Rp 41 triliun. Itu pun dengan perhitungan satu provinsi menggunakan Rp 500 miliar untuk pilkadanya," kata Nurul.

Dengan penghematan sebesar itu, ia mengatakan, maka dapat membantu persoalan kesulitan keuangan negara saat ini. Ia mengaku, prihatin atas sejumlah pernyataan dari berbagai kalangan yang menyebut bahwa penghematan itu hanya sebatas akal-akalan Koalisi Merah Putih untuk memperluas kekuasaan di daerah.

"Negara ini sedang prihatin bahwa masukan anggaran ke kas negara menurun," ujarnya.

Di samping itu, ia menambahkan, DPR akan mengatur kebijakan pelaksanaan dan pengawasan pilkada tersebut. Dalam hal ini, kata dia, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu akan tetap dilibatkan saat pelaksanaan pemilu.

Setiap partai politik dapat mengajukan 1-3 calon yang akan maju dalam pilkada. Para calon itu nantinya akam kembali diseleksi oleh KPU sebelum bertarung di parlemen untuk meraih dukungan sebanyak mungkin. Kemudian, apabila di dalam pelaksanaan pilkada itu terjadi dugaan kecurangan, maka masyarakat dapat melaporkannya ke Bawaslu. Bawaslu kemudian akan memroses laporan tersebut dan menindak apabila memang benar terjadi kecurangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau misalnya terjadi suap, ketahuan Bawaslu dan Panwas itu akan dimasukkan (aturannya) ke dalam UU untuk didiskualifikasi. Jadi sistem pengawasan akan diperketat," katanya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Laut Harus Kita Jaga untuk Kepentingan Generasi Sekarang dan yang Akan Datang

Jokowi: Laut Harus Kita Jaga untuk Kepentingan Generasi Sekarang dan yang Akan Datang

Nasional
Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Nasional
Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Nasional
Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Nasional
Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Nasional
Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Bermain' Tambang di Papua

Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan "Bermain" Tambang di Papua

Nasional
KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.