Politisi Partai Golkar Nilai Pilkada Tak Langsung Dapat Hemat Rp 41 Triliun

Kompas.com - 08/09/2014, 22:50 WIB
Nurul Arifin KOMPAS.com/ICHSAN SUHENDRANurul Arifin
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan kepala daerah tak langsung atau dipilih oleh DPRD disebut mampu menekan pengeluaran belanja negara. Bahkan, penekanan anggaran tersebut diyakini mampu mencapai angka Rp 41 triliun.

Hal itu diungkapkan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin saat berbincang dengan sejumlah media di Kompleks Parlemen, Senin (8/9/2014). Menurut Nurul anggaran pilkada untuk setiap provinsi terbilang cukup fantastis. Bahkan, pelaksanaan Pilkada Jawa Timur lalu, kata dia, mencapai angka Rp 1,3 triliun.

"Kalau dilihat dari anggaran pilkada, yang bisa dihemat itu sebesar Rp 41 triliun. Itu pun dengan perhitungan satu provinsi menggunakan Rp 500 miliar untuk pilkadanya," kata Nurul.

Dengan penghematan sebesar itu, ia mengatakan, maka dapat membantu persoalan kesulitan keuangan negara saat ini. Ia mengaku, prihatin atas sejumlah pernyataan dari berbagai kalangan yang menyebut bahwa penghematan itu hanya sebatas akal-akalan Koalisi Merah Putih untuk memperluas kekuasaan di daerah.

"Negara ini sedang prihatin bahwa masukan anggaran ke kas negara menurun," ujarnya.

Di samping itu, ia menambahkan, DPR akan mengatur kebijakan pelaksanaan dan pengawasan pilkada tersebut. Dalam hal ini, kata dia, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu akan tetap dilibatkan saat pelaksanaan pemilu.

Setiap partai politik dapat mengajukan 1-3 calon yang akan maju dalam pilkada. Para calon itu nantinya akam kembali diseleksi oleh KPU sebelum bertarung di parlemen untuk meraih dukungan sebanyak mungkin. Kemudian, apabila di dalam pelaksanaan pilkada itu terjadi dugaan kecurangan, maka masyarakat dapat melaporkannya ke Bawaslu. Bawaslu kemudian akan memroses laporan tersebut dan menindak apabila memang benar terjadi kecurangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau misalnya terjadi suap, ketahuan Bawaslu dan Panwas itu akan dimasukkan (aturannya) ke dalam UU untuk didiskualifikasi. Jadi sistem pengawasan akan diperketat," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Anak-anak Boleh Masuk Bioskop di Kota yang Terapkan PPKM Level 1-2

Luhut: Anak-anak Boleh Masuk Bioskop di Kota yang Terapkan PPKM Level 1-2

Nasional
Luhut: 19 Negara yang Boleh Masuk Bali Dipilih Karena Positivity Rate Covid-19 Rendah

Luhut: 19 Negara yang Boleh Masuk Bali Dipilih Karena Positivity Rate Covid-19 Rendah

Nasional
UPDATE 18 Oktober: 1.593 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE 18 Oktober: 1.593 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 18 Oktober: 215.213 Spesimen Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,95 Persen

UPDATE 18 Oktober: 215.213 Spesimen Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,95 Persen

Nasional
Luhut: Sopir Logistik yang Sudah Divaksinasi Lengkap Cukup Tes Antigen untuk Perjalanan Domestik

Luhut: Sopir Logistik yang Sudah Divaksinasi Lengkap Cukup Tes Antigen untuk Perjalanan Domestik

Nasional
Luhut: Saat ini Kasus Aktif Covid-19 Nasional Tersisa Sekitar 18.000

Luhut: Saat ini Kasus Aktif Covid-19 Nasional Tersisa Sekitar 18.000

Nasional
UPDATE 18 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 17.374 Kasus

UPDATE 18 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 17.374 Kasus

Nasional
UPDATE 18 Oktober: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 4.075.011

UPDATE 18 Oktober: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 4.075.011

Nasional
PPKM Diperpanjang, Tempat Wisata Air di Daerah Level 2 dan 1 Boleh Buka

PPKM Diperpanjang, Tempat Wisata Air di Daerah Level 2 dan 1 Boleh Buka

Nasional
UPDATE 18 Oktober: Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 142.999, Tambah 47 Orang

UPDATE 18 Oktober: Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 142.999, Tambah 47 Orang

Nasional
Mengaku Ikut KLB, Kader Demokrat Balik Badan karena Janji Rp 100 Juta Tak Terealisasi

Mengaku Ikut KLB, Kader Demokrat Balik Badan karena Janji Rp 100 Juta Tak Terealisasi

Nasional
UPDATE 18 Oktober: Ada 457.320 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 18 Oktober: Ada 457.320 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan: Kondisi Mental Seseorang Tidak Boleh Jadi Dasar Penghentian Penyelidikan

Komnas Perempuan: Kondisi Mental Seseorang Tidak Boleh Jadi Dasar Penghentian Penyelidikan

Nasional
UPDATE: Bertambah 626, Total Kasus Covid-19 di Indonesia 4.235.384

UPDATE: Bertambah 626, Total Kasus Covid-19 di Indonesia 4.235.384

Nasional
PPKM Diperpanjang: Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Tempat Wisata di Daerah Level 2

PPKM Diperpanjang: Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Tempat Wisata di Daerah Level 2

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.