Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Partai Golkar Nilai Pilkada Tak Langsung Dapat Hemat Rp 41 Triliun

Kompas.com - 08/09/2014, 22:50 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan kepala daerah tak langsung atau dipilih oleh DPRD disebut mampu menekan pengeluaran belanja negara. Bahkan, penekanan anggaran tersebut diyakini mampu mencapai angka Rp 41 triliun.

Hal itu diungkapkan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin saat berbincang dengan sejumlah media di Kompleks Parlemen, Senin (8/9/2014). Menurut Nurul anggaran pilkada untuk setiap provinsi terbilang cukup fantastis. Bahkan, pelaksanaan Pilkada Jawa Timur lalu, kata dia, mencapai angka Rp 1,3 triliun.

"Kalau dilihat dari anggaran pilkada, yang bisa dihemat itu sebesar Rp 41 triliun. Itu pun dengan perhitungan satu provinsi menggunakan Rp 500 miliar untuk pilkadanya," kata Nurul.

Dengan penghematan sebesar itu, ia mengatakan, maka dapat membantu persoalan kesulitan keuangan negara saat ini. Ia mengaku, prihatin atas sejumlah pernyataan dari berbagai kalangan yang menyebut bahwa penghematan itu hanya sebatas akal-akalan Koalisi Merah Putih untuk memperluas kekuasaan di daerah.

"Negara ini sedang prihatin bahwa masukan anggaran ke kas negara menurun," ujarnya.

Di samping itu, ia menambahkan, DPR akan mengatur kebijakan pelaksanaan dan pengawasan pilkada tersebut. Dalam hal ini, kata dia, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu akan tetap dilibatkan saat pelaksanaan pemilu.

Setiap partai politik dapat mengajukan 1-3 calon yang akan maju dalam pilkada. Para calon itu nantinya akam kembali diseleksi oleh KPU sebelum bertarung di parlemen untuk meraih dukungan sebanyak mungkin. Kemudian, apabila di dalam pelaksanaan pilkada itu terjadi dugaan kecurangan, maka masyarakat dapat melaporkannya ke Bawaslu. Bawaslu kemudian akan memroses laporan tersebut dan menindak apabila memang benar terjadi kecurangan.

"Kalau misalnya terjadi suap, ketahuan Bawaslu dan Panwas itu akan dimasukkan (aturannya) ke dalam UU untuk didiskualifikasi. Jadi sistem pengawasan akan diperketat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com