Pengamat: Idealnya, Pendapatan Harus Naik jika Harga BBM Naik

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai akan membebani masyarakat. Meski demikian, beban masyarakat dapat berkurang apabila pemerintah dapat menjamin pendapatan masyarakat dapat meningkat.

“Idealnya BBM dinaikkan, pendapatan masyarakat juga harus dinaikkan. Yang terjadi saat ini BBM dinaikkan pendapatan masyarakat menurun,” kata pengamat politik dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, saat diskusi bertajuk "Soal Dampak Sosial, Ekonomi dan Politik Penaikan Harga BBM" di Kompleks Parlemen, Senin (8/9/2014).

Herdi menuturkan, Jokowi-JK perlu mencari orang yang mampu mencari solusi bagi pemerintah agar dapat menutup kekurangan ruang fiskal yang ada. Pasalnya, gelombang penolakan kenaikan harga BBM tentu tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga anggota Dewan yang tergabung di dalam Koalisi Merah Putih.

“Saya bisa membayangkan, Koalisi Merah Putih di DPR tentu akan memberikan argumentasi ini terkait persoalan konstitusi, tidak sesuai dengan amanat pembukaan UUD, dan sebagainya untuk menolak kebijakan tersebut,” kata dia.

Selain itu, Herdi menuturkan, pemerintah harus siap menerima dampak sosial yang mungkin timbul dari kenaikan harga BBM. PDI Perjuangan yang menjadi motor penggerak koalisi pengusung Jokowi-JK harus siap menerima kekecewaan dari masyarakat. Terlebih, PDI-P dan sejumlah partai pengusung pasangan itu getol menyuarakan penolakan kenaikan BBM ketika pemerintah saat ini berencana menaikkannya.

“Kalau dinaikkan saya khawatir wong cilik, kaum dhuafa yang merindukan sosok ratu adil kecewa,” tutupnya.