Pengamat: PKS, PAN, PPP Justru Dirugikan jika Pilkada oleh DPRD

Kompas.com - 08/09/2014, 13:56 WIB
Calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Hatta Rajasa menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara penandatanganan Koalisi Merah Putih Permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014). Ketua dan Sekjen Partai Politik pendukung pasangan Prabowo-Hatta yaitu Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat, untuk menguatkan komitmennya menandatangani nota kesepahaman Koalisi Permanen mendukung Prabowo-Hatta. TRIBUNNEWS/DANY PERMANACalon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Hatta Rajasa menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara penandatanganan Koalisi Merah Putih Permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014). Ketua dan Sekjen Partai Politik pendukung pasangan Prabowo-Hatta yaitu Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat, untuk menguatkan komitmennya menandatangani nota kesepahaman Koalisi Permanen mendukung Prabowo-Hatta.
Penulis Febrian
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, PKS, PAN, dan PPP justru dirugikan jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Pasalnya, partai-partai itu tidak memiliki basis massa yang mumpuni di level DPRD.

"Yang paling dirugikan jika pilkada dilakukan melalui DPRD adalah justru partai-partai yang mendukung itu, yakni PKS, PAN, PPP," kata Ray dalam diskusi bertajuk Menolak Warisan RUU Anti-Reformasi dari Rezim SBY di Jakarta, Senin (8/9/2014), seperti dikutip Antara.

Hal itu dikatakan Ray menyikapi sikap Koalisi Merah Putih yang ingin pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Jika hal itu direalisasikan, kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat.

Ray mengatakan, PAN hanya memiliki kekuatan DPRD di Sulawesi Tengah, sedangkan PKS disebutnya memiliki kondisi lebih malang, yakni hanya memiliki kekuatan di Maluku. Itu pun sebagai partai nomor dua di daerah itu.

"Artinya, kemungkinan PKS hanya bisa mengusulkan calon wakil kepala daerah di sana," kata Ray.

Sementara itu, PPP lebih miris kondisinya karena sama sekali tidak punya basis massa DPRD yang bisa memenangkan pilkada jika pilkada dikembalikan ke DPRD.

Ray mengingatkan bahwa PAN dan PKS bisa memiliki kader yang menjabat kepala daerah justru karena pemilihan langsung. Ray mencontohkan kader PKS yang menjabat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Begitu juga kader PAN Bima Arya yang berhasil menang di Pilkada Wali Kota Bogor juga karena faktor pemilihan langsung.

Ray meyakini partai Koalisi Merah Putih tidak melakukan kajian mendalam atas wacana mengembalikan pilkada kepada DPRD. Ray melihat perubahan sikap PPP, PKS, dan PAN hanya karena alasan pragmatis mematuhi arahan dari Koalisi Merah Putih. 

"PAN, PKS, PPP adalah korban pertama dari RUU ini. Mereka akan susah memenangi pilkada. Otomatis susah untuk tumbuh jadi partai besar. Artinya, partai-partai besar itu-itu saja, PDI-P, Golkar, Demokrat," ucap Ray.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X