Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: PKS, PAN, PPP Justru Dirugikan jika Pilkada oleh DPRD

Kompas.com - 08/09/2014, 13:56 WIB
Febrian

Penulis

Sumber Antara


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, PKS, PAN, dan PPP justru dirugikan jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Pasalnya, partai-partai itu tidak memiliki basis massa yang mumpuni di level DPRD.

"Yang paling dirugikan jika pilkada dilakukan melalui DPRD adalah justru partai-partai yang mendukung itu, yakni PKS, PAN, PPP," kata Ray dalam diskusi bertajuk Menolak Warisan RUU Anti-Reformasi dari Rezim SBY di Jakarta, Senin (8/9/2014), seperti dikutip Antara.

Hal itu dikatakan Ray menyikapi sikap Koalisi Merah Putih yang ingin pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Jika hal itu direalisasikan, kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat.

Ray mengatakan, PAN hanya memiliki kekuatan DPRD di Sulawesi Tengah, sedangkan PKS disebutnya memiliki kondisi lebih malang, yakni hanya memiliki kekuatan di Maluku. Itu pun sebagai partai nomor dua di daerah itu.

"Artinya, kemungkinan PKS hanya bisa mengusulkan calon wakil kepala daerah di sana," kata Ray.

Sementara itu, PPP lebih miris kondisinya karena sama sekali tidak punya basis massa DPRD yang bisa memenangkan pilkada jika pilkada dikembalikan ke DPRD.

Ray mengingatkan bahwa PAN dan PKS bisa memiliki kader yang menjabat kepala daerah justru karena pemilihan langsung. Ray mencontohkan kader PKS yang menjabat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Begitu juga kader PAN Bima Arya yang berhasil menang di Pilkada Wali Kota Bogor juga karena faktor pemilihan langsung.

Ray meyakini partai Koalisi Merah Putih tidak melakukan kajian mendalam atas wacana mengembalikan pilkada kepada DPRD. Ray melihat perubahan sikap PPP, PKS, dan PAN hanya karena alasan pragmatis mematuhi arahan dari Koalisi Merah Putih. 

"PAN, PKS, PPP adalah korban pertama dari RUU ini. Mereka akan susah memenangi pilkada. Otomatis susah untuk tumbuh jadi partai besar. Artinya, partai-partai besar itu-itu saja, PDI-P, Golkar, Demokrat," ucap Ray.

Menurut dia, Demokrat sebagai partai peringkat ketiga di pemilu legislatif lalu ada di balik wacana ini. Demokrat, kata dia, "memaksakan" kehendak ini kepada partai Koalisi Merah Putih.

Dia menjelaskan, setidaknya ada empat partai yang justru diuntungkan jika pilkada dikembalikan kepada DPRD, yakni partai-partai yang memperoleh kursi DPRD terbanyak pada pemilu legislatif lalu. Partai-partai itu berurutan adalah PDI-P, Golkar, Demokrat, dan Gerindra.

"Meskipun kita tahu PDI-P menolak wacana ini, PDI-P secara nyata diuntungkan dengan wacana ini karena mereka menguasai kursi DPRD di hampir 16 provinsi di Indonesia. Lalu, Golkar, Demokrat, dan Gerindra juga diuntungkan," kata dia.

Ray mencurigai bahwa wacana pilkada oleh DPRD merupakan komitmen partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ada potensi kalau sistem pilkada dikembalikan ke DPRD, maka Demokrat dapat melakukan konsolidasi kekuasaan karena Demokrat itu peringkat tiga besar di semua provinsi," kata dia.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com