Pengamat: PKS, PAN, PPP Justru Dirugikan jika Pilkada oleh DPRD

Kompas.com - 08/09/2014, 13:56 WIB
Calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Hatta Rajasa menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara penandatanganan Koalisi Merah Putih Permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014). Ketua dan Sekjen Partai Politik pendukung pasangan Prabowo-Hatta yaitu Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat, untuk menguatkan komitmennya menandatangani nota kesepahaman Koalisi Permanen mendukung Prabowo-Hatta. TRIBUNNEWS/DANY PERMANACalon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Hatta Rajasa menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara penandatanganan Koalisi Merah Putih Permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014). Ketua dan Sekjen Partai Politik pendukung pasangan Prabowo-Hatta yaitu Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat, untuk menguatkan komitmennya menandatangani nota kesepahaman Koalisi Permanen mendukung Prabowo-Hatta.
Penulis Febrian
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, PKS, PAN, dan PPP justru dirugikan jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Pasalnya, partai-partai itu tidak memiliki basis massa yang mumpuni di level DPRD.

"Yang paling dirugikan jika pilkada dilakukan melalui DPRD adalah justru partai-partai yang mendukung itu, yakni PKS, PAN, PPP," kata Ray dalam diskusi bertajuk Menolak Warisan RUU Anti-Reformasi dari Rezim SBY di Jakarta, Senin (8/9/2014), seperti dikutip Antara.

Hal itu dikatakan Ray menyikapi sikap Koalisi Merah Putih yang ingin pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Jika hal itu direalisasikan, kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat.

Ray mengatakan, PAN hanya memiliki kekuatan DPRD di Sulawesi Tengah, sedangkan PKS disebutnya memiliki kondisi lebih malang, yakni hanya memiliki kekuatan di Maluku. Itu pun sebagai partai nomor dua di daerah itu.

"Artinya, kemungkinan PKS hanya bisa mengusulkan calon wakil kepala daerah di sana," kata Ray.

Sementara itu, PPP lebih miris kondisinya karena sama sekali tidak punya basis massa DPRD yang bisa memenangkan pilkada jika pilkada dikembalikan ke DPRD.

Ray mengingatkan bahwa PAN dan PKS bisa memiliki kader yang menjabat kepala daerah justru karena pemilihan langsung. Ray mencontohkan kader PKS yang menjabat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Begitu juga kader PAN Bima Arya yang berhasil menang di Pilkada Wali Kota Bogor juga karena faktor pemilihan langsung.

Ray meyakini partai Koalisi Merah Putih tidak melakukan kajian mendalam atas wacana mengembalikan pilkada kepada DPRD. Ray melihat perubahan sikap PPP, PKS, dan PAN hanya karena alasan pragmatis mematuhi arahan dari Koalisi Merah Putih. 

"PAN, PKS, PPP adalah korban pertama dari RUU ini. Mereka akan susah memenangi pilkada. Otomatis susah untuk tumbuh jadi partai besar. Artinya, partai-partai besar itu-itu saja, PDI-P, Golkar, Demokrat," ucap Ray.

Halaman:
Baca tentang


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X