Hasil Penyelidikan Munir Tak Dibuka, KontraS Ancam Gugat Pemerintah

Kompas.com - 07/09/2014, 16:56 WIB
Seniman memakain topeng wajah aktivis HAM Munir, di Jalan MH.Thamrin Jakarta Pusat, Minggu (7/9/2014). Sejumlah aktivis dan seniman memperingati 10 tahun kematian Munir dan mengingatkan kepada masyarakat belum terungkapnya pembunuhan Munir. TRIBUNNEWS/HERUDIN HERUDINSeniman memakain topeng wajah aktivis HAM Munir, di Jalan MH.Thamrin Jakarta Pusat, Minggu (7/9/2014). Sejumlah aktivis dan seniman memperingati 10 tahun kematian Munir dan mengingatkan kepada masyarakat belum terungkapnya pembunuhan Munir. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Penulis Icha Rastika
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama elemen masyarakat lainnya mengancam akan menggugat Pemerintah jika tidak juga membuka hasil penyelidikan tim pencari fakta (TPF) pembunuhan aktivis Munir. Gugatan yang akan dilakukan merupakan citizen law suit atau gugatan warga negara atas kelalaian penyelenggara negara memenuhi hak warga negara.

"KontraS bersama elemen masyarakat akan menempuh gugatan CLS (Citizen Law Suit) sebuah gugatan warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian memenuhi hak-hak warga negara," kata Haris melalui siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (7/9/2014).

Hari ini, 10 tahun kematian Munir. Pada 7 September 2004, Munir ditemukan meninggal dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda. Otopsi yang dilakukan pihak berwenang di Belanda menunjukkan bahwa dia telah diracun dengan arsenik.

Meskipun kasusnya sudah berjalan 10 tahun, Pemerintah belum juga membuka hasil penyelidikan TPF pembunuhan Munir. Menurut Haris, Pemerintah wajib membuka hasil penyelidikan TPF sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta kasus meninggalnya Munir.

"Munir selalu dalam keadaan bahaya sebagai akibat dari kerja-kerja hak asasi manusianya. Pada 2002 dan 2003, kantornya diserang, dan pada Agustus 2003, sebuah bom meledak di luar rumahnya di Bekasi, Jawa Barat," sambung Haris.

Dia menilai, pengumuman hasil TPF pembunuhan Munir tidak sekadar memenuhi kewajiban Pemerintah berdasarkan Keppres namun juga bisa menjadi pintu masuk untuk proses hukum yang lebih dalam. Dia juga mengatakan bahwa penyelesaian kasus Munir ini merupakan ujian bagi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang akan segera berakhir.

"Sehingga menuntaskan kasus Munir termasuk mengumumkan hasil TPF merupakan ujian terakhir terhadap HAM bagi dirinya," kata dia.

Haris berharap SBY dan presiden terpilih Joko Widodo bisa memastikan penuntasan kasus Munir dalam masa transisi ini. Selain itu, dia meminta Jokowi sebagai presiden terpilih untuk mempertimbangkan target penyelesaian kasus Munir dalam memilih Jaksa Agung.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X