Punya Enam Alasan, PPP Klaim sejak Dulu Dukung Pilkada Lewat DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan mendukung pilkada tak lagi dipilih oleh rakyat, melainkan melalui DPRD. PPP mengklaim sudah sejak dulu mengusulkan perubahan mekanisme itu.

"Sudah lama PPP usulkan moratorium pilkada langsung. Karenanya, usulan pilkada tak langsung bukanlah hal baru, apalagi bukan karena Koalisi Merah Putih. Alhamdulilah pada akhirnya banyak fraksi yang belakangan sejalan dengan pikiran PPP," kata Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy melalui siaran pers, Jumat (5/9/2014) siang.

Catatan Kompas, bulan Mei 2014, semua fraksi di DPR masih mendukung pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat. Namun, dalam rapat panitia kerja terakhir RUU Pilkada di DPR, semua parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih berubah sikap.

Romy mengatakan, setidaknya ada enam alasan mengapa PPP sejak dulu menolak pilkada langsung. Pertama, pilkada langsung hanya bisa diikuti oleh calon yang bermodal besar. Kedua, sembilan tahun pilkada langsung telah mengantarkan 292 atau 60 persen kepala daerah bermasalah secara hukum.

"Sedangkan sebelumnya, 60 tahun pilkada tak langsung, tidak banyak persoalan hukum berarti," ujar Romy.

Ketiga, Romy melanjutkan, pilkada langsung langsung rawan munculkan nepotisme dan politik dinasti. Keempat, pilkada langsung juga rawan money politics atau politik uang.

"Akibatnya, bukan merit system yang mendorong munculnya calon berkualitas. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang," ujar Romy.

Kelima, kata dia, pilkada langsung juga rawan politik balas budi. Hanya desa-desa dengan kemenangan kepala daerah terpilih yang umumnya mendapat perhatian dalam program pembangunan.Terakhir, pilkada langsung rawan pula akan konflik horizontal.

"Sila keempat Pancasila memang disediakan untuk demokrasi perwakilan. Karenanya, pilkada tak langsung bukanlah kemunduran demokrasi, melainkan pengejawantahan murni sila keempat Pancasila," ujar Romy.