Jika Tidak lewat Pilkada Langsung, PDI-P Nilai Tokoh seperti Jokowi Tidak Akan Ada

Kompas.com - 05/09/2014, 17:30 WIB
Capres nomer urut 2 Joko Widodo atau Jokowi saat melepas ribuan peserta acara Gerak Jalan Revolusi Mental di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (22/6). ANTARA FOTO/Muhammad AdimajaCapres nomer urut 2 Joko Widodo atau Jokowi saat melepas ribuan peserta acara Gerak Jalan Revolusi Mental di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (22/6).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bereaksi keras menyikapi parpol Koalisi Merah Putih yang berbalik arah mendukung pilkada melalui DPRD. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, menilai, salah satu kerugian pilkada tak langsung adalah sulitnya tokoh-tokoh berkualitas untuk muncul ke permukaan.

"Kita tidak akan menemukan sumber baru seperti Jokowi (Gubernur DKI Jakarta), Ahok (Wakil Gubernur DKI Jakarta), Risma (Wali Kota Surabaya), Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung)," kata Eva di Jakarta, Kamis (5/9/2014) sore.

Selain itu, Eva menilai, kepala daerah yang tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat juga sama saja membuat Indonesia kembali ke era Orde Baru. Bukannya maju ke depan, menurut dia, Indonesia justru akan mundur ke belakang.

"Ini sama saja mengkhianati reformasi," kecam Eva.

Eva berharap Koalisi Merah Putih bisa mempertimbangkan kembali keputusan mereka. "Semua orang menyadari banyak kerugian dari pilkada DPRD ini. Kalau sampai ini dilaksanakan, kita akan gugat ke MK," ujarnya. Catatan Kompas, bulan Mei 2014, semua fraksi di DPR masih mendukung pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat. Namun, dalam rapat panitia kerja terakhir RUU Pilkada di DPR, semua parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih berubah sikap.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X