Kompas.com - 05/09/2014, 14:17 WIB
Posisi fraksi-fraksi di DPR terkait mekanisme pemilihan kepala daerah Kompas CetakPosisi fraksi-fraksi di DPR terkait mekanisme pemilihan kepala daerah
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Gerindra kini menolak pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan langsung oleh rakyat. Partai Gerindra berubah sikap menjadi kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan alasan semangat antikorupsi.

"Jadi pemilukada langsung harus diakui rawan korupsi. Kalau lewat DPRD itu relatif lebih mudah diawasi dan dikontrol KPK. Ini sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat saat dihubungi, Jumat (5/9/2014) siang.

Menurut dia, Pilkada langsung lekat dengan manipulasi dengan uang. Pengeluaran seorang calon bupati/wali kota untuk membiayai kampanye bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Akibatnya, calon terpilih cenderung berusaha mengembalikan modal yang sudah dia keluarkan.

"Sesudah kepala daerah terpilih, terjadilah kerawanan bermain-main dengan APBD. Bahkan, pengangkatan pejabat daerah pun sering terindikasi menggunakan politik uang," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, kata Martin, setidaknya ada 327 bupati, gubernur, hingga wali kota yang tersangkut korupsi selama delapan tahun pelaksanaan Pilkada langsung. Selain menghindari korupsi, Pilkada melalui DPRD, tambah dia, juga bisa menghemat anggaran dengan jumlah yang cukup besar.

"Menghemat lebih dari 80 persen dari biaya Pemilukada selama 10 tahun ini yang ber-triliun-triliun," ucap Martin.

Partai Gerindra salah satu parpol di koalisi Merah Putih yang berubah sikap soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Berdasarkan catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPR. Namun, sikap parpol koalisi Merah Putih, selain PKS, berubah pada 3 September.

Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PPP, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD.

Begitu pula pemilihan bupati/wali kota, hanya Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Golkar, PAN, PPP, Gerindra, dan Demokrat juga memilih mekanisme dipilih oleh DPRD.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA Ungkap Pentingnya ASI Eksklusif untuk Cegah Stunting

Menteri PPPA Ungkap Pentingnya ASI Eksklusif untuk Cegah Stunting

Nasional
Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Hanya Dorong Penanganan Covid-19, tapi Juga Pemulihan Ekonomi

Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Hanya Dorong Penanganan Covid-19, tapi Juga Pemulihan Ekonomi

Nasional
Soal Aturan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Satgas: Hanya Syarat Tes Covid-19 yang Diperketat

Soal Aturan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Satgas: Hanya Syarat Tes Covid-19 yang Diperketat

Nasional
BMKG: Tren Gempa Bumi di Indonesia Meningkat pada Tahun 2021

BMKG: Tren Gempa Bumi di Indonesia Meningkat pada Tahun 2021

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tiga Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tiga Saksi

Nasional
Indonesia Batasi Penerbangan dari India, Jalur Reguler Ditiadakan

Indonesia Batasi Penerbangan dari India, Jalur Reguler Ditiadakan

Nasional
Menkes: 12 WNA Asal India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Menkes: 12 WNA Asal India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Dirjen Imigrasi Jelaskan Kronologi WN India Masuk RI Saat Kasus Covid-19 Tinggi

Dirjen Imigrasi Jelaskan Kronologi WN India Masuk RI Saat Kasus Covid-19 Tinggi

Nasional
TNI Maksimalkan Pencarian KRI Nanggala Sebelum Cadangan Oksigen Habis Sabtu Besok

TNI Maksimalkan Pencarian KRI Nanggala Sebelum Cadangan Oksigen Habis Sabtu Besok

Nasional
BERITA FOTO: Ketika Penyidik KPK Stepanus Robin Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

BERITA FOTO: Ketika Penyidik KPK Stepanus Robin Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

Nasional
Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

Nasional
Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Nasional
Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

Nasional
Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Nasional
WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X