Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Pak Jokowi, Jangan Khawatir Tidak Kebagian Pekerjaan...

Kompas.com - 05/09/2014, 13:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu khawatir tidak memiliki pekerjaan selama nanti memimpin Indonesia.

Hal ini disinggung SBY setelah para kepala daerah memaparkan pencapaian pembangunan dalam pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

"Pak Jokowi, jangan khawatir tidak kebagian pekerjaan dan tugas. Bapak dengar sendiri dari gubernur banyak sekali permintaannya, tetapi itu untuk kemajuan mereka. Maka dari itu, kita perlu dengar mereka dan bantu untuk mewujudkan impiannya," ujar Presiden SBY di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (5/9/2014).

Sebelumnya, para gubernur meminta Jokowi sebagai presiden terpilih untuk tetap meneruskan program MP3EI. Presiden SBY berharap hal serupa. Dia menilai, target ini dituntaskan hingga tahun 2025.

Presiden juga mengundang para duta besar untuk memberikan investasi ke Indonesia. Dia menilai, anggapan banyak orang bahwa Indonesia akan gagal menghadapi krisis ternyata merupakan pandangan yang keliru.

"Ketika krisis dulu, banyak yang bilang Indonesia adalah failed state. Namun, sekarang, dengan penuh rasa syukur, saya bisa bilang Indonesia adalah a nation on the move dan tepatnya adalah Indonesia rising. Saya minta untuk tingkatkan kerja sama dan kemitraan kita," imbuh Presiden SBY.

Di dalam pencapaian pelaksanaan MP3EI selama tiga tahun, rencana pembangunan sudah berjalan. Misalnya, koridor Sumatera mulai dibangun dengan menambah infrastruktur jaringan, infrastruktur energi, dan pembangunan kawasan pariwisata. Di Sumatera Utara, contohnya, sudah ada pembangunan Bandara Udara Internasional Kuala Namu beserta kereta bandara double track.

Sementara itu, koridor Kalimantan yang ditujukan untuk pembangunan sektor perhubungan, mulai dari terminal dan bandara, pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), proyek lapangan fasilitas lepas pantai, hingga program Institut Teknologi Kalimantan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com