Kompas.com - 05/09/2014, 09:45 WIB
Presiden Komisaris Kompas Gramedia Jakob Oetama KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOPresiden Komisaris Kompas Gramedia Jakob Oetama
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri dan Pemimpin Umum Kompas Jakob Oetama mendapatkan gelar doktor kehormatan (honoris causa) di bidang ilmu jurnalistik dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Penganugerahan gelar tersebut dilaksanakan di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2014) pagi.

Universitas Negeri Sebelas Maret memberikan penghargaan tersebut kepada Jakob sebagai pengakuan dan apresiasi karena dianggap telah berhasil mengembangkan profesionalisme media di surat kabar Kompas.

Dengan penganugerahan gelar ini, UNS berharap dunia kewartawanan dan pers di Indonesia semakin signifikan dalam memberikan kontribusi untuk pengembangan sistem demokrasi di Indonesia.

Ini kali kedua Jakob menerima gelar doktor kehormatan. Sebelumnya, pada 17 April 2003, Jakob juga menerima anugerah gelar doktor Honoris Causa di bidang komunikasi dari Universitas Gadjah Mada.

Kala itu, Jakob dinilai sukses menawarkan jurnalisme damai dan membawa horison pers yang benar-benar modern, bertanggung jawab, memiliki perspektif jauh ke depan dengan sikap yang non partisan.

Jakob sendiri tidak dapat menghadiri penganugerahan tersebut karena alasan kesehatan. Acara penganugerahan ini dihadiri oleh Rektor Universitas Sebelas Maret, Prof Dr Ravik Karsidi, Mendikbud Muhamad Nuh, CEO Kompas Gramedia Agung Adiprasetyo, dan jajaran pimpinan Kompas Gramedia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Nasional
Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Nasional
Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X