Apa Pandangan Gereja Katolik soal Permohonan Legalisasi Nikah Beda Agama?

Kompas.com - 05/09/2014, 09:27 WIB
Shutterstock Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi Keluarga Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Hibertus Hartono MSF, mengatakan, gereja pada dasarnya tak dapat melarang perkawinan beda agama.

Ia menanggapi uji materi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Ketentuan pasal ini dianggap tak memberikan kepastian hukum bagi warga yang akan melakukan perkawinan beda agama di Indonesia.

"Gereja hanya mengimbau bahwa perkawinan tidak campur. Ada beberapa pertimbangan. Pertama bahaya iman akan lebih kentara, pernikahan juga rentan bermasalah. Misalnya, persetujuan keluarga masing-masing saat pernikahan, anak-anak yang lahir nanti akan ikut siapa dan sebagainya," ujar dia kepada Kompas.com, Jumat (5/9/2014) pagi.

"Kami lebih melihat pada implikasi yang akan terjadi pada orang yang menikah beda agama. Maka itu, gereja selalu mengimbau warganya untuk menghindari perkawinan berbeda agama," sambung dia.


Namun, lanjut Hibertus, di sisi lain ada hak-hak yang melekat pada manusia yang tak bisa diusik oleh gereja. Pertama, masing-masing orang bebas menentukan agamanya. Kedua, gereja memandang bahwa agama merupakan hak asasi manusia. Ketiga, cinta antar manusia datang tidak dapat diduga.

"Akhirnya, gereja berprinsip tidak memaksa pihak lain yang menikah dengan warga Katolik untuk masuk Katolik. Kedua, kita juga menyarankan orang Katolik yang nikah dengan umat lain untuk menikah dengan tata cara Katolik," ujar dia.

Dalam gereja Katolik, lanjut Hibertus, umat yang menikah berbeda agama, mendapatkan izin dispensasi 'disparitas kultus'. Adapun, umat yang menikah berbeda gereja (Katolik menikah dengan Protestan) mendapatkan izin 'Mixta Religio'. Kedua izin itu bisa didapatkan melalui serangkaian proses. Lantas, apa pandangan gereja Katolik atas gugatan perkawinan berdasarkan agama itu sendiri? 

"Kami tidak tahu apakah gugatan itu didasarkan pada kepentingan orang yang mau menikah berbeda agama atau ada kepentingan lain. Saya belum mau komentar," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, salah seorang pemohon, Anbar Jayadi, mengatakan, berdasarkan pasal yang diuji materi, negara terkesan memaksa setiap warga negara untuk mematuhi hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dalam perkawinan. 

"Penafsiran ini menyebabkan ketidakpastian hukum bahwa keabsahan perkawinan itu dikembalikan kepada agama dan kepercayaan masing-masing. Seperti kita tahu, masing-masing agama dan kepercayaan itu beda-beda," kata Anbar, seusai persidangan pendahuluan, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/9/2014).

Anbar menambahkan, jika UU tersebut tidak dilakukan uji materi, itu akan berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan oleh individu yang berbeda agama. Ia berharap agar MK membatalkan aturan itu agar setiap orang dapat melakukan perkawinan meski pun berbeda agama.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Muhaimin: Kadang Kader PKB Manja, Suara Tinggal Nyendok

Muhaimin: Kadang Kader PKB Manja, Suara Tinggal Nyendok

Nasional
Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Nasional
 Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Nasional
Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Nasional
Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Nasional
Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Nasional
Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Nasional
Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Nasional
Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Nasional
Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Nasional
Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X