Pasal Pernikahan Berdasarkan Hukum Agama Digugat ke MK

Kompas.com - 04/09/2014, 16:14 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
Penulis Febrian
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mahasiswa dan para alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengajukan uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi. Aturan dalam pasal tersebut dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga yang akan melakukan perkawinan beda agama di Indonesia.

Anbar Jayadi, salah satu pemohon, mengatakan, berdasarkan pasal tersebut, negara terkesan memaksa setiap warga negara untuk mematuhi hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dalam perkawinan.

Pasal tersebut berbunyi, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu."

"Penafsiran ini menyebabkan ketidakpastian hukum bahwa keabsahan perkawinan itu dikembalikan kepada agama dan kepercayaan masing-masing. Seperti kita tahu, masing-masing agama dan kepercayaan itu beda-beda," kata Anbar seusai persidangan pendahuluan yang dilakukan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/9/2014).


Anbar menambahkan, jika UU tersebut tidak dilakukan uji materi, itu akan berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan yang dilakukan oleh individu yang berbeda agama. Ia berharap agar MK membatalkan aturan itu agar setiap orang dapat melakukan perkawinan meskipun berbeda agama.

Pada persidangan, hakim konstitusi Arif Hidayat mengatakan, berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon harus diperbaiki sebelum permohonan diproses oleh MK. Arif melihat gugatan yang diajukan pemohon kurang tajam karena tidak disertai landasan konstitusional yang tajam terhadap pasal yang digugat.

Untuk itu, Arif menyarankan kepada pemohon untuk memperbaiki berkas permohonan dalam waktu paling lambat selama 14 hari setelah sidang pendahuluan.

"Menurut Anda UU Pasal 2 Ayat 1 itu kenapa tidak konstitusional? Lalu, inskontitusionalnya di mana? Itu harus dipertajam lagi. Konstitusi kita menganut bukan negara agama, konstitusi kita menganut yang berdasar pada Pancasila, harus berlandasan Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan gugatan ini dulu yang harus dipertajam," ucap Arif.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X