Busyro Dianggap Layak Kembali Jadi Pimpinan KPK

Kompas.com - 03/09/2014, 10:12 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas KOMPAS/LUCKY PRANSISKAWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Keputusan Busyro Muqoddas untuk kembali maju sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diapresiasi. Busyro dianggap layak dipilih kembali sebagai pimpinan KPK setelah berakhirnya masa jabatannya pada Desember 2014.

Pendapat itu disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin dan Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat secara terpisah.

Didi mengaku sangat mengetahui bahwa Busyro adalah salah satu pimpinan KPK dengan karakter dan prinsip yang kuat dalam penegakan hukum terhadap korupsi.

"Semoga beliau (Busyro) terpilih kembali sehingga pemerintahan yang akan datang tetap diawasi dan didukung oleh KPK yang kuat. Setidaknya dengan Pak Busyro ada di sana, saya tetap yakin KPK yang akan datang bisa bekerja dengan baik," kata Didi melalui pesan singkat, Rabu (3/9/2014).

Martin mengatakan, Busyro dikenal sebagai figur yang bersih dan memiliki pengalaman belasan tahun di lembaga penegakan hukum, mulai dari Komisi Yudisial hingga KPK. (baca: KPK Apresiasi Busyro Kembali Calonkan Diri sebagai Pimpinan)

"Dalam pandangan saya, Pak Busyro tidak perlu lagi diuji kepatutan dan kelayakan. Beliau sudah patut dan layak untuk meneruskan jabatannya sebagai pimpinan KPK," kata Martin seperti dikutip Antara.

Martin juga melihat kinerja KPK di bawah Abaraham Samad sudah baik, karena memiliki keberanian untuk mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan para pejabat tinggi. Dia menyinggung penetapan tersangka ketua lembaga negara, menteri aktif, dan beberapa gubernur.

Sebelumnya, Busyro mengaku kembali mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK. Ia mengaku bahwa keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan dukungan dari beberapa pihak. (baca: Ini Alasan Busyro Kembali Calonkan Dirinya sebagai Pimpinan KPK)

Baca tentang


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Nasional
7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

Nasional
Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Nasional
Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Nasional
Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Nasional
Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Nasional
DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

Nasional
Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan

Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan

Nasional
Naik Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Naik Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Nasional
Pilkada Serentak 9 Desember Jangan Jadi Harga Mati

Pilkada Serentak 9 Desember Jangan Jadi Harga Mati

Nasional
Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Nasional
Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X