Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/09/2014, 23:13 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan misi revolusi mental akan menghadapi tantangan adanya kendali partai politik pada tingkat kementerian, kata pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Achmad Nurmandi.

"Misi revolusi mental bisa menjadi beban berat bagi pemerintahan Jokowi-JK karena perilaku predator politisi di tingkat kementerian bisa menjadi penghambat jalannya misi tersebut," katanya di Yogyakarta, Selasa.

Pada simposium "Jalan Perubahan untuk Indonesia Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 2014-2019", ia mengatakan perilaku predator politisi pada kementerian itu bisa menyulitkan Jokowi-JK untuk menciptakan pemerintahan yang profesional dan efektif.

"Jokowi-JK sudah mengkampanyekan melalui misi revolusi mental bahwa pihaknya akan membentuk kabinet profesional. Namun, hal itu tampaknya tidak bisa berjalan ringan, mengingat adanya kendali parpol di tingkat kementerian, seperti yang terjadi di kementerian sekarang," katanya.

Menurut dia, hal tersebut merupakan tantangan berat yang dihadapi Jokowi-JK di pemerintahan pusat, karena jika diperhatikan sebagaimana pada kabinet sekarang, khususnya di tingkat kementerian tidak bisa terlepas dari kendali parpol.

"Oleh karena itu, revolusi mental yang menjadi misi Jokowi tidak mudah direalisasikan dalam penyusunan struktur kabinet dan pembentukan kabinet profesional," kata dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY itu.

Ketua Forum Ilmuwan Indonesia Tulus Warsito mengatakan Jokowi-JK harus memilih orang yang mengerti teori dan lapangan. Hal itu untuk menyesuaikan efektivitas dari cara kerja Jokowi-JK.

"Untuk menyesuaikan efektivitas dari cara kerjanya, Jokowi-JK hendaknya memilih orang-orang yang mengerti teori dan menguasai lapangan," kata Guru Besar Hubungan Internasional UMY ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

Nasional
Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Nasional
KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

Nasional
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

Nasional
Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Nasional
Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Nasional
Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Nasional
KPU Sebut 39,92 persen Kecamatan Selesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres

KPU Sebut 39,92 persen Kecamatan Selesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres

Nasional
KPU Rencanakan Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Tanpa Metode Pos

KPU Rencanakan Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Tanpa Metode Pos

Nasional
Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Prabowo, Wakil PM Australia Tegaskan Tolak Gerakan Kemerdekaan di Papua

Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Prabowo, Wakil PM Australia Tegaskan Tolak Gerakan Kemerdekaan di Papua

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Nasdem: Mekanismenya Tak Rumit

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Nasdem: Mekanismenya Tak Rumit

Nasional
Ada Bendungan Lolak, Jokowi Harap Produksi Padi di Sulut Meningkat

Ada Bendungan Lolak, Jokowi Harap Produksi Padi di Sulut Meningkat

Nasional
Anies Sepakat dengan PKS dan PDI-P yang Minta Sirekap Dievaluasi, tapi..

Anies Sepakat dengan PKS dan PDI-P yang Minta Sirekap Dievaluasi, tapi..

Nasional
Tak Hanya Susun Kabinet, Prabowo-Gibran Akan Libatkan Jokowi Tentukan Arah Kebijakan Pemerintah

Tak Hanya Susun Kabinet, Prabowo-Gibran Akan Libatkan Jokowi Tentukan Arah Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bertambah, Kini 1.747 TPS di 20 Provinsi Akan Hitung Suara Ulang

Bertambah, Kini 1.747 TPS di 20 Provinsi Akan Hitung Suara Ulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com