Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Transisi Sebut Ada Opsi Hapus Kementerian Koordinator di Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 02/09/2014, 20:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Transisi mengaku telah menyiapkan tiga konsep kementerian koordinator yang akan bekerja di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ketiga konsep itu rencananya akann segera diberikan kepada Jokowi-JK untuk dipertimbangkan.

Deputi Bidang Arsitektur Kabinet Tim Transisi, Andi Widjajanto menjelaskan, opsi pertama yaitu opsi tetap, dimana pemerintah yang akan datang tetap mempertahankan tiga menko yang ada yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Alternatif kedua yaitu berdasarkan pilar trisakti,” kata Andi di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2014).

Andi menjelaskan, menko dengan opsi ini terdiri atas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Berdikari, dan Kementerian Koordinator Bidang Kebudayaan.

Opsi terakhir yaitu meniadakan kementerian koordinator yang ada saat ini. “Jadi fungsi koordinasi akan dipegang presiden dan wakil presiden,” ujarnya.

Dalam pertemuan sore ini antara Tim Transisi dengan Jokowi di Kantor Transisi, Jokowi hanya membahas mengenai opsi pertama postur kabinet yang diusulkan oleh Tim Transisi. Setidaknya, ada lima opsi postur kabinet yang diusulkan tim tersebut.

“Tadi belum membahas secara detail tentang menko, karena Pak Jokowi fokus membahas tentang konsekuensi kelembagaan, kepegawaian, regulasi, anggaran tentang opsi 34 kementerian ini (opsi pertama),” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com