Jokowi Akan Lebur Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, dan Kemendikbud

Kompas.com - 02/09/2014, 19:59 WIB
Joko Widodo KOMPAS.com/INDRA KUNTONOJoko Widodo
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo bertemu dengan Tim Transisi di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2014). Pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu hanya membahas mengenai opsi pertama postur kabinet yang diajukan Tim Transisi ke Jokowi. Ini merupakan kali pertama Jokowi membahas postur kabinet setelah Tim Transisi menyerahkan lima opsi kabinet.

Deputi Bidang Arsitektur Kabinet Tim Transisi Andi Wijayanto menjelaskan, opsi pertama yaitu opsi di mana terdapat 34 kementerian di dalamnya. Dari jumlah tersebut, 19 kementerian dipastikan akan tetap. Sementara 15 kementerian sisanya merupakan perubahan kementerian yang ada saat ini.

“Jokowi tadi selama satu jam hanya fokus membahas opsi satu. Dari opsi satu itu, kira-kira ada 19 kementerian yang tetap,” kata Andi di Kantor Transisi, Selasa malam.

Andi mengatakan, 19 kementerian yang tetap itu di antaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk Kemenhan, Kemendagri, dan Kemenlu, kata Andi, tidak dapat diubah karena merupakan kementerian yang wajib ada berdasarkan UU Kementerian Negara.

Sementara Kemenag, Kemenkeu, serta Kemenkum dan HAM tak dapat diubah secara sepihak. Andi mengatakan, jika pemerintah ingin mengubah ketiga kementerian itu harus mendapat persetujuan dari DPR.

“Jadi enam itu tidak diutak-atik, dan ada 13 kementerian lain yang tadi diusulkan oleh pokja kabinet sama nama dan nomenklaturnya,” ujarnya.

Sedangkan untuk kementerian yang mengalami perubahan, di antaranya Kementerian Kedaulatan Pangan yang merupakan penggabungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertanian. Selain itu, pemisahan Kementerian Pendidikan menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset.

“Ada juga Kementerian Maritim yang sesuai misi Pak Jokowi menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Ada Kementerian Transportasi, Kementerian Pekerjaan Umum digabung dalam suatu Kementerian Sarana dan Prasarana. Nah, hal-hal seperti itu yang dibahas,” katanya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

Nasional
Pembahasan RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi Corona Dinilai Tak Pantas

Pembahasan RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi Corona Dinilai Tak Pantas

Nasional
Komnas HAM Minta Anies Baswedan Susun Aturan PSSB Secara Detail

Komnas HAM Minta Anies Baswedan Susun Aturan PSSB Secara Detail

Nasional
Program 'Tak Rela Lapar' Dompet Dhuafa Sasar 1 Juta Jiwa Terdampak Covid-19

Program "Tak Rela Lapar" Dompet Dhuafa Sasar 1 Juta Jiwa Terdampak Covid-19

Nasional
Jokowi: Sopir Taksi, Bus, Truk dan Kernet Akan Dapat Insentif Rp 600.000 per Bulan

Jokowi: Sopir Taksi, Bus, Truk dan Kernet Akan Dapat Insentif Rp 600.000 per Bulan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Siapkan Jaring Pengaman Sosial Hadapi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Siapkan Jaring Pengaman Sosial Hadapi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Pengusaha Tak Pecat Karyawan di Tengah Wabah Covid-19

Jokowi Minta Pengusaha Tak Pecat Karyawan di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Kapolri Minta Jangan Ada Blokade Jalan yang Ganggu Distribusi Logistik

Kapolri Minta Jangan Ada Blokade Jalan yang Ganggu Distribusi Logistik

Nasional
Lebih dari 18 Ribu Orang Mendaftar sebagai Relawan Penanggulangan Covid-19

Lebih dari 18 Ribu Orang Mendaftar sebagai Relawan Penanggulangan Covid-19

Nasional
337 Kasus Baru Covid-19 dari 14 Provinsi: 236 di DKI dan Perdana di NTT

337 Kasus Baru Covid-19 dari 14 Provinsi: 236 di DKI dan Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 193 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Pemerintah Terima Donasi Rp 193 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Jubir Pemerintah: Lebih dari 35.000 Dokter Tangani Pasien Covid-19

Jubir Pemerintah: Lebih dari 35.000 Dokter Tangani Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X