PKS Yakin Demokrat di Barisan Koalisi Merah Putih

Kompas.com - 02/09/2014, 19:04 WIB
Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid (kiri) dan Ahmad Heryawan hadir pada Musyawarah XII Majelis Syura PKS di Jakarta, Minggu (27/4/2014). Pada musyawarah ini sejumlah agenda menjadi bahasan, di antaranya evaluasi hasil pemilu legislatif, koasili, dan persiapan menghadapi pemilu presiden. KOMPAS/HERU SRI KUMOROAnggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid (kiri) dan Ahmad Heryawan hadir pada Musyawarah XII Majelis Syura PKS di Jakarta, Minggu (27/4/2014). Pada musyawarah ini sejumlah agenda menjadi bahasan, di antaranya evaluasi hasil pemilu legislatif, koasili, dan persiapan menghadapi pemilu presiden.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menilai, Demokrat akan berada dalam barisan Koalisi Merah Putih sebagai partai penyeimbang. Hal itu, menurut dia, tergambar dari sikap yang ditunjukkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, baik secara verbal mau pun bahasa tubuhnya. Pertemuan antara SBY dengan pimpinan partai Koalisi Merah Putih, di kediaman SBY, Cikeas, Jawa Barat, Selasa (2/9/2014) pagi, dinilainya menegaskan posisi politik Demokrat.

"Tadi pertemuan dimulai dengan rapat tertutup. SBY menyatakan di TPS Cikeas suara untuk Prabowo-Hatta di atas 90 persen. Itu sebuah penegasan," ujar Hidayat, Selasa (2/9/2014).

Dengan mengundang Koalisi Merah Putih, lanjut Hidayat, SBY menunjukkan bahwa ia tak mau ada spekulasi bahwa pertemuan hanya dilakukannya dengan presiden terpilih, Joko Widodo. SBY dan Jokowi telah bertemu empat mata, pekan lalu, di Bali. 

"Sementara dengan Koalisi Merah Putih, Beliau sengaja mengundang. Beliau juga menegaskan tidak ada deal dengan Jokowi soal koalisi mau pun menteri," ungkap Hidayat.

Hidayat mengatakan, SBY juga menegaskan bahwa Demokrat memilih menjadi penyeimbang pemerintahan. Menurut dia, pilihan itu menunjukkan bahwa SBY Demokrat segaris dengan pilihan politik barisan Koalisi Merah Putih. 

"Istilah penyeimbang ini kan kemudian dipakai semua. Karena secara presidensial memang tidak ada istilah partai oposisi atau partai pemerintah," ujar dia.  

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X