Setelah di Cikeas, Fraksi Koalisi Merah Putih Adakan Pertemuan Tertutup di DPR

Kompas.com - 02/09/2014, 17:21 WIB
Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli (tengah) menandatangani nota kesepahaman Koalisi Merah Putih Permanen didampingi ketua-ketua parpol pendukung di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014). Ketua dan Sekjen Partai Politik pendukung pasangan Prabowo-Hatta yaitu Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat, untuk menguatkan komitmennya menandatangani nota kesepahaman Koalisi Permanen mendukung Prabowo-Hatta. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua DPD Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli (tengah) menandatangani nota kesepahaman Koalisi Merah Putih Permanen didampingi ketua-ketua parpol pendukung di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014). Ketua dan Sekjen Partai Politik pendukung pasangan Prabowo-Hatta yaitu Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat, untuk menguatkan komitmennya menandatangani nota kesepahaman Koalisi Permanen mendukung Prabowo-Hatta.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah bertemu Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, sejumlah ketua fraksi dari Koalisi Merah Putih mengadakan pertemuan di DPR. Bertempat di ruangan fraksi Demokrat, pertemuan tersebut berlangsung tertutup.

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar, Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf dan Desmond J Mahendra dari Fraksi Gerindra dan Arwani Thomafi dari Fraksi PAN.

"Secara prinsip pertemuan tingkat fraksi dan partai jalan terus. Hari ini dua sekaligus di tempat SBY sebagai Ketum Demokrat dan tadi di Fraksi Demokrat. Ini menandakan Demokrat firm bersama fraksi Koalisi Merah Putih," ujar ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Selasa (2/9/2014) sore.

Dalam pertemuan tersebut, ungkap Hidayat, selain membahas laporan pertemuan koalisi di Cikeas juga membahas beragam kegiatan fraksi di DPR yang dianggap perlu dikawal serius. Diantaranya terkait UU MD3, perubahan tata tertib dan pansus pilpres.

Pertemuan ini, kata Hidayat, membuktikan bahwa Koalisi Merah Putih di parlemen masih solid dengan komitmen awal. Buktinya, kata dia, terkait UU MD 3 dan pansus tatib, Koalisi Merah Putih masih satu suara.

Setelah revisi UU MD3 disahkan, pimpinan pansus tatib juga masih dipegang oleh anggota Koalisi Merah Putih. Sementara terkait pansus pilpres masih dalam proses di Komisi II untuk kemudian dibawa ke rapat paripurna. "Setelah itu baru dikembalikan lagi ke Komisi II, " ujar Hidayat.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

Nasional
Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Nasional
Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Nasional
Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Nasional
Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Nasional
Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Nasional
Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Nasional
Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Nasional
Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Nasional
Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Nasional
YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

Nasional
30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X