Ketua DPP PAN Sebut Pertemuan Hatta dan Jokowi untuk Pertegas PAN Beroposisi

Kompas.com - 02/09/2014, 15:27 WIB
Hatta Rajasa (berbaju gelap, berdiri di belakang) tampak di teras rumah Surya Paloh, di Kawasan Permata Hijau, Jakarta, Senin (1/9/2014) malam. Mengetahui kehadiran wartawan, Hatta berbalik masuk kembali ke dalam rumah. Seorang juru kamera stasiun televisi swasta sempat merekam kehadiran Hatta di teras rumah itu. KOMPAS.COM/INDRA AKUNTONOHatta Rajasa (berbaju gelap, berdiri di belakang) tampak di teras rumah Surya Paloh, di Kawasan Permata Hijau, Jakarta, Senin (1/9/2014) malam. Mengetahui kehadiran wartawan, Hatta berbalik masuk kembali ke dalam rumah. Seorang juru kamera stasiun televisi swasta sempat merekam kehadiran Hatta di teras rumah itu.
Penulis Febrian
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional Taslim Chaniago menegaskan pertemuan antara Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dengan presiden terpilih Joko Widodo di kediaman Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak untuk melakukan upaya merapat ke kubu Jokowi-JK. Ia justru mengatakan pertemuan yang dilangsungkan secara tertutup tersebut untuk menegaskan sikap PAN untuk tetap berada di Koalisi Merah Putih sebagai kubu penyeimbang pemerintahan. 

"Bukan tanda-tanda mau merapat, tapi mau menjauh itu, kalau bertemu dulu nanti kan bisa menjauh, dalam rangka mempertegas posisi PAN," kata Taslim di komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (2/9/2014).

Taslim juga menyebutkan bahwa keputusan PAN untuk bergabung dengan Partai Gerindra di Koalisi Merah Putih untuk menghadapi Pilpres 2014 diambil melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Untuk itu, kalau pun PAN akan berubah haluan, juga harus melewati pembahasan di Rakernas.

Lebih jauh, Taslim menyebut, PAN tidak akan melakukan Rakernas dalam waktu dekat ini.

"Tidak ada pembicaraan PAN untuk Rakernas keluar dari koalisi merah putih," ujar Taslim.

Namun, bila ada tawaran kepada PAN untuk mengisi posisi di kabinet,menurut Taslim partainya akan mempertimbangkan apakah posisi yang ditawarkan cocok. Karena ia menyadari untuk pengisian posisi di kabinet adalah hak prerogatif dari Jokowi sebagai presiden terpilih.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X