Pengadilan Memvonis Atut Empat Tahun, Pimpinan KPK Akan Ajukan Banding

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengajukan banding atas vonis hukuman empat tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Gubernur Banten nonaktif, Atut Chosiyah. Atut dinyatakan bersama-sama menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam sengketa Pilkada Lebak, Banten.

"Saya kira akan banding dan pantas untuk dibanding," ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas melalui pesan singkat, Senin (1/9/2014).

Busyro menilai, vonis yang dijatuhkan kepada Atut tidak sebanding dengan tindak pidana yang dilakukannya. Menurut Busyro, apa yang dilakukan Atut dan aktor lainnya yang terlibat dalam kasus suap terhadap Akil telah mencoreng demokrasi dan nama baik MK sebagai lembaga hukum tinggi negara.

"Kasus ini telah menodai demokrasi dan MK, serta melukai rakyat setempat," kata Busyro.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis kepada Gubernur Banten nonaktif, Atut Chosiyah, hukuman penjara empat tahun ditambah denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan tim jaksa KPK. Dalam persidangan sebelumnya, tim jaksa KPK menuntut Atut 10 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan penjara. (baca: Membela Diri, Atut Menangis Dituntut 10 Tahun Penjara)

Menurut majelis hakim, Atut terbukti melanggar pasal yang termuat dalam dakwaan primer, yakni Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Meski demikian, Atut dibebaskan dari hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Majelis hakim juga menolak permintaan jaksa untuk menghapus hak dipilih dan memilih Atut. Putusan atas perkara Atut ini diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Hakim anggota empat menilai Atut tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai dengan dakwaan primer maupun subsider. Dia menilai Atut sedianya dibebaskan.