Kompas.com - 01/09/2014, 11:32 WIB
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan berharap Mahkamah Konstitusi segera menggelar sidang pleno uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Majelis Hakim Konstitusi diharapkan bisa memutuskan undang-undang tersebut sebelum anggota DPR periode 2014-2019 dilantik pada 1 Oktober 2014.

Trimedya menjelaskan, dalam sidang pendahuluan, Kamis (28/8/2014), MK telah memberikan beberapa nasihat terkait materi gugatan yang diajukan PDI-P. Menanggapi hal itu, PDI-P langsung melakukan koreksi dan menyerahkan gugatan yang telah dikoreksi pada Jumat (29/8/2014).

"Kemarin kan sidang pendahuluan, kita berharap sidang plenonya dimulai pekan ini karena sampai sekarang belum ada jadwalnya," kata Trimedya, saat dihubungi, Senin (1/9/2014).

Anggota Komisi III DPR itu melanjutkan, pihaknya ingin MK segera memulai sidang pleno gugatan UU MD3 agar putusannya dapat segera diterapkan. Pihaknya optimistis, MK akan mengabulkan permohonan ini.

"Kita hadirkan saksi ahli hukum tata negara dan ahli hukum politik karena dalam UU itu muatan politiknya kan kuat sekali, tujuannya untuk menguasai parlemen dan menjegal pemerintahan yang baru," ujarnya.

Tim advokat PDI Perjuangan mengajukan gugatan atas UU MD3 ke MK, Kamis (24/7/2014). PDI-P menilai pengesahan undang-undang itu terkesan dipaksakan. PDI-P merasa terzalimi dengan Pasal 84 ayat (1) UU MD3 yang menyatakan bahwa pimpinan DPR terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.

Pada undang-undang sebelumnya, yakni Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2009, pimpinan DPR berasal dari partai pemenang pemilu.

Keanehan juga dianggap tampak pada Pasal 97 ayat (2) UU MD3 yang menyatakan bahwa pimpinan komisi dengan satu ketua dan tiga wakil ketua yang dipilih anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai prinsip musyawarah untuk mufakat. Peraturan tersebut hanya berlaku di DPR RI, tidak untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Trimedya menganggap pengesahan UU MD3 hanya disetujui sebelah pihak. Meski beberapa partai tidak setuju dan walk out, putusan tersebut tetap disahkan oleh Ketua DPR Marzuki Alie.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pihak Hendra Kurniawan Akui Kabareskrim Telah Diperiksa dalam Kasus Dugaan Tambang Ilegal di Kaltim

Pihak Hendra Kurniawan Akui Kabareskrim Telah Diperiksa dalam Kasus Dugaan Tambang Ilegal di Kaltim

Nasional
Sekjen Nasdem Anggap 'Pemimpin Rambut Putih' Gimik Politik yang Hibur Rakyat

Sekjen Nasdem Anggap "Pemimpin Rambut Putih" Gimik Politik yang Hibur Rakyat

Nasional
Menkeu: Utang Indonesia Masih Aman dan Tetap Harus Dikelola secara Teliti

Menkeu: Utang Indonesia Masih Aman dan Tetap Harus Dikelola secara Teliti

Nasional
Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Sudah Penuhi Panggilan

Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Sudah Penuhi Panggilan

Nasional
Bawa Orasi Ilmiah soal Pemilu, Waketum DPP Gerindra Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan

Bawa Orasi Ilmiah soal Pemilu, Waketum DPP Gerindra Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan

Nasional
Hari Ini, Bareskrim Akan Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Hari Ini, Bareskrim Akan Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Nasional
Cucu Bung Hatta dkk Gugat Jokowi dan Mendagri, Minta Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Batal

Cucu Bung Hatta dkk Gugat Jokowi dan Mendagri, Minta Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Batal

Nasional
IPW Curiga Sambo Semula Hendak Lindungi Kabareskrim di Kasus Dugaan Tambang Ilegal, Sekarang Balik Serang

IPW Curiga Sambo Semula Hendak Lindungi Kabareskrim di Kasus Dugaan Tambang Ilegal, Sekarang Balik Serang

Nasional
Ada Jual Beli Perkara, Terpidana yang Dipenjarakan Gazalba Saleh Bisa Ajukan PK

Ada Jual Beli Perkara, Terpidana yang Dipenjarakan Gazalba Saleh Bisa Ajukan PK

Nasional
Jokowi: Saya Minta Percepat Realisasi Belanja APBN dan APBD

Jokowi: Saya Minta Percepat Realisasi Belanja APBN dan APBD

Nasional
Safari Politik Anies Terhalang, Sekjen Nasdem Minta Pemda Bantu Kelancaran Demokrasi

Safari Politik Anies Terhalang, Sekjen Nasdem Minta Pemda Bantu Kelancaran Demokrasi

Nasional
Bicara Urgensi RUU Larangan Minuman Beralkohol, Fahira Idris Minta Pemerintah Lindungi Generasi Muda

Bicara Urgensi RUU Larangan Minuman Beralkohol, Fahira Idris Minta Pemerintah Lindungi Generasi Muda

Nasional
Senin Depan, Jokowi Serahkan Langsung Ganti Rugi Rumah Rusak di Cianjur

Senin Depan, Jokowi Serahkan Langsung Ganti Rugi Rumah Rusak di Cianjur

Nasional
Belanja Negara 2023 Capai Rp 3.061,2 Triliun, Pemerintah Klaim Pendidikan dan Kesehatan Dapat Alokasi Terbesar

Belanja Negara 2023 Capai Rp 3.061,2 Triliun, Pemerintah Klaim Pendidikan dan Kesehatan Dapat Alokasi Terbesar

Nasional
Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Parsindo Gugat KPU ke PTUN

Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Parsindo Gugat KPU ke PTUN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.