Kompas.com - 31/08/2014, 08:41 WIB
Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie berbicara kepada wartawan seusai melakukan pertemuan dengan para pimpinan DPD I Golkar di kediamannya, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2014). KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOKetua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie berbicara kepada wartawan seusai melakukan pertemuan dengan para pimpinan DPD I Golkar di kediamannya, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2014).
|
EditorGlori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com - Eksponen Ormas Tri Karya Partai Golkar menggalang dukungan dari semua pengurus dan kader Golkar di seluruh Indonesia untuk mendesak Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk menggelar Musyawarah Nasional IX pada 2014.

Penggalangan dukungan dilakukan karena Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tak menanggapi surat dari Eksponen Ormas Tri Karya Golkar untuk membentuk panitia Munas IX paling lambat 31 Agustus 2014.

Ketua Koordinator Eksponen Ormas Tri Karya Golkar, Zainal Bintang menjelaskan, penggalangan dukungan akan dilakukan melalui forum dialog. Untuk wilayah Jawa, dialog akan digelar di Surabaya, wilayah Sumatera di Batam, wilayah Indonesia Timur di Makassar, dan wilayah Kalimantan di Samarinda.

"Kita mulai pada 1-15 Septermber 2014, kita libatkan semua kader Golkar yang mendukung munas tahun ini," kata Zainal, Sabtu (30/8/2014) malam.

Zainal menuturkan, dalam pertemuan dengan kader Golkar di seluruh Indonesia itu, dia akan menyampaikan bahwa Munas IX harus digelar di tahun ini. Landasannya adalah AD-ART partai yang mengatur penyelenggaraan munas tiap lima tahun sekali.

"Sebagai salah satu pendiri Golkar, Pak Suhardiman juga akan ikut dalam roadshow itu," ujar dia.

Saat ini, kondisi Golkar terbelah karena perbedaan pendapat tentang penyelenggaraan Munas IX. Kubu Ical berpendapat Munas IX Golkar digelar pada 2015 sesuai rekomendasi Munas VIII. Ical kemudian menggelar pertemuan dengan seluruh DPD I yang akhirnya memutuskan Munas tahun 2015 dan Golkar akan berada di luar pemerintahan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rekomendasi Munas VIII Partai Golkar itu adalah agar musyawarah-musyawarah Partai Golkar tidak berbenturan dengan jadwal Pilpres 2014, yang berpotensi memecah belah perhatian dan mengganggu soliditas partai, dipandang perlu memperpanjang akhir masa jabatan pengurus hingga 2015.

Namun rekomendasi itu dianggap gugur dengan sendirinya oleh kubu yang menentang Ical, karena Golkar tak mengusung calon di Pilpres 2014. Itulah mengapa muncul desakan dari internal agar Golkar menggelar munas di tahun ini. Sebab,rekomendasi Munas VIII dianggap berada di bawah Anggaran Dasar (AD) Partai Golkar.

Sesuai AD Partai Golkar Pasal 30 ayat 2 butir (a); Munas adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 tahun. Berpegang pada aturan itu, Ical didesak menggelar Munas IX paling lambat 4 Oktober 2014 karena Munas VIII digelar di Pekanbaru pada 5-8 Oktober 2009.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Kedatangan ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Kedatangan ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
Menkes Sebut PeduliLindungi Sudah Diakses Lebih dari 50 Juta Kali dalam Sehari

Menkes Sebut PeduliLindungi Sudah Diakses Lebih dari 50 Juta Kali dalam Sehari

Nasional
Angka Kesembuhan Covid-19 di Luar Jawa Bali Dekati Rata-rata Nasional, Kematian Lebih Rendah

Angka Kesembuhan Covid-19 di Luar Jawa Bali Dekati Rata-rata Nasional, Kematian Lebih Rendah

Nasional
Mertua SBY, Ibu Ageng, Dimakamkan di Purworejo Selasa Besok

Mertua SBY, Ibu Ageng, Dimakamkan di Purworejo Selasa Besok

Nasional
Cegah Gelombang Baru Covid-19, Luhut: Kasus Positif Disarankan Sekitar 2.700-3.000 Per Hari

Cegah Gelombang Baru Covid-19, Luhut: Kasus Positif Disarankan Sekitar 2.700-3.000 Per Hari

Nasional
Luhut Sebut Jumlah Tracing Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Luhut Sebut Jumlah Tracing Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Nasional
Mertua SBY Wafat, AHY: Ibu Ageng Sosok Ibu dan Eyang Panutan

Mertua SBY Wafat, AHY: Ibu Ageng Sosok Ibu dan Eyang Panutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.