SBY Pastikan Partai Demokrat Akan Dukung Pemerintahan Jokowi Jika Tidak Rugikan Rakyat

Kompas.com - 29/08/2014, 22:20 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi juru kampanye Partai Demokrat di Karawang, Jawa Barat, Jumat (21/3/2014). Kompas.com/SABRINA ASRILPresiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi juru kampanye Partai Demokrat di Karawang, Jawa Barat, Jumat (21/3/2014).
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan mendukung kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla jika tidak rugikan rakyat. SBY menyatakan partainya akan konsisten dalam hal kebijakan, tidak akan berubah-ubah.

"Kalau Pak JK, tentu bersama Pak Jokowi, jika saat memerintah berencana menaikan harga BBM, tentu sudah dipikirkan baik-baik, saya dalam posisi setuju kalau untuk kebaikan semua," kata SBY dalam wawancara eksklusif di Youtube, Jumat (29/8/2014).

Dukungan yang diberikan SBY bersama Partai Demokrat juga memperhatikan rincian dari rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

SBY menekankan, partai yang dipimpinnya akan menitikberatkan pada dampak dari kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi-JK. Jika kebijakan itu berdampak merugikan rakyat, maka SBY bersama Partai Demokrat akan jelas-jelas menolaknya.

"Tentu (dilihat) berapa besar naiknya, kapan dinaikan, lalu ada tidak proteksi atau perlindungan ke rakyat miskin. Kalau besaran pas, timingnya tepat, dan pemerintahan Jokowi juga perhatikan yang miskin yang terdampak dari (kenaikan harga) BBM itu, Partai Demokrat pasti setuju, akan mendukung," sebut SBY.

Meski begitu, SBY mengritisi partai lain yang kerap tidak konsisten dalam menyikapi kebijakan pemerintah. SBY menegaskan, Partai Demokrat akan konsisten mendukung selama kebijakan itu tidak memberatkan rakyat.

"Partai kami mau ada pemilu atau tidak kalau kebijakan itu logis, kami dukung. Kami konsisten, jangan sampai ada parpol berubah-ubah, setuju tidak, setuju tidak. Kalau pemerintahan Pak Jokowi ada kebijakan bagus dan realistis, partai yang saya pimpin pasti dukung tapi kalau tidak baik untuk rakyat ya pasti kami tidak setuju," tutup SBY.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.