"Ketika Saya Naikkan BBM Tahun 2005, Saya Tidak Pernah Bilang Bu Mega Bebani Saya"

Kompas.com - 29/08/2014, 20:55 WIB
Presiden SBY bersama Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputeri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyambut kedatangan jenazah Taufiq Kiemas di TMP Kalibata. Minggu (9/6/2013). Kompas.com/Robertus BelarminusPresiden SBY bersama Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputeri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyambut kedatangan jenazah Taufiq Kiemas di TMP Kalibata. Minggu (9/6/2013).
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah bahwa kebijakannya untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi membebani pemerintahan mendatang. Ia justru menyebut bahwa pada masa transisi dari pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri ke dirinya, dia tidak pernah protes karena diwarisi keharusan menaikkan harga BBM subsidi.

"Tidak baik menurut saya kalau menuduh sebuah pemerintahan membebani pemerintahan lain. Setiap pemimpin hadapi tiap tantangan. Lagi-lagi contohlah tahun 2005 ketika saya naikkan harga BBM yang persentasenya itu tinggi. Saya tidak pernah katakan pemerintahan Bu Megawati bebani pemerintahan saya, tidak," kata SBY dalam wawancara eksklusif di YouTube, Jumat (29/8/2014).

SBY mengingatkan, setiap pemerintahan selalu mendapat tantangan dan risiko masing-masing. Pemerintahan mendatanglah yang harus menjawabnya.

Lebih jauh, SBY menilai bahwa langkahnya melakukan pertemuan dengan presiden terpilih Joko Widodo di Bali beberapa waktu lalu adalah sejarah baru. Meski begitu, ia menolak mengikuti kemauan dari pemerintahan mendatang.

"Saya pun ingin membantu, tetapi kan tidak berarti semua harus mengikuti apa yang diinginkan pemerintahan yang akan datang. Kita harus hormati kebijakan masing-masing (pemimpin)," ucap SBY.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.