Tim Prabowo-Hatta Akui Bentuk Pansus Pilpres karena Kecewa Putusan MK

Kompas.com - 29/08/2014, 19:01 WIB
DANY PERMANA Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengikuti sidang perdana perselisihan hasil pemilhan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (6/8/2014). Prabowo-Hatta menuntut agar MK membatalkan SK KPU yang menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Koalisi Merah Putih Didi Supriyanto, mengaku kecewa atas keputusan Mahkamah Konstitusi soal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden. Sehingga, panitia khusus (pansus) pilpres perlu dibentuk untuk mengetahui lebih dalam pelanggaran yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum.

"Perlu ada pansus, agar bisa menggali lebih dalam hal-hal yang belum diungkap di MK," ujar Didi di Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2014).

Ia menuturkan, hal-hal tersebut misalnya soal Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Ketika dikaitkan dengan pihak-pihak yang bersengketa di MK, memang tidak bisa dibuktikan apakah DPKTb menguntungkan pihak Prabowo Subianto-Hatta Rajasa atau Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tapi, secara formal, DPKTb dinyatakan bermasalah. Selain itu, Didi juga menganggap KPU telah melakukan pelanggaran sejak lama.

"Mulai dari pilkada, pileg, sampai verifikasi partai, catatannya (untuk KPU) banyak sekali," kata Didi.

Menurut Didi, jika berhasil dibentuk, pansus bisa membuat rekomendasi. Ia menyontohkan, meminta KPU untuk mengubah peraturannya, atau merekomendasi penggantian komisioner KPU. Hal ini dilakukan, agar pemilu ke depan bisa lebih baik lagi. Menanggapi hal tersebut, Anggota tim asistensi Badan Pengawas Pemilu, Syafaruddin, menyetujui adanya wacana pembentukan pansus pilpres.

"Bola panas (pembahasan pansus) ada di DPR sekarang. Ini harus dimaknai positif untuk mengakhiri ketidakpuasan di satu pihak," ujar Syafaruddin.

Ia menambahkan, masalah-masalah yang tidak timbul di MK, bisa terungkap di DPR. Menurut dia, pansus pilpres jangan dilihat sebagai meligitimasi hasil, karena banyak permasalahan yang harus diungkap, misalnya DPKTb.

"Menurut saya, seandainya KPU bekerja rapi, mestinya DPKTb tidak terlalu banyak," kata Syafaruddin.

Sebelumnya, juru bicara capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Tantowi Yahya mengatakan, akan membicarakan soal pembentukan pansus pilpres di Dewan Perwakilan Rakyat setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan pihaknya atas sengketa hasil Pilpres 2014.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menilai, evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilihan umum jauh lebih penting dibandingkan pembentukan pansus. Salah satu evaluasinya, pemilihan umum dapat dilakukan dengan mengubah seluruh undang-undang (UU) politik.

"Perubahan atau perbaikan paket UU politik itu harus menjadi agenda pertama DPR periode mendatang," kata Arif di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2014).

Arif mengingatkan, perubahan penting dilakukan untuk mengintegrasikan kelima UU politik tersebut. "Jangan sampai kelima UU politik itu bertentangan satu sama lain. Kesesuaian aturan diperlukan agar kesalahpahaman tidak terjadi kembali, terutama dalam penyelenggaraan pemilu," ujar Arif.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorFidel Ali Permana

Terkini Lainnya

Iran Luncurkan Latihan Angkatan Laut di Rute Pelayaran Global

Iran Luncurkan Latihan Angkatan Laut di Rute Pelayaran Global

Internasional
Gubernur Sulut Beberkan Pencapaian 10 Program Prioritasnya

Gubernur Sulut Beberkan Pencapaian 10 Program Prioritasnya

Regional
Dua Perempuan Saudi Mengaku Kabur dan Dicegat di Bandara Hong Kong

Dua Perempuan Saudi Mengaku Kabur dan Dicegat di Bandara Hong Kong

Internasional
Anggota DPRD Buru Selatan Sengaja Menghilang karena Kecewa Dipecat

Anggota DPRD Buru Selatan Sengaja Menghilang karena Kecewa Dipecat

Megapolitan
Pejabat  yang Tembak Bocah 8 Tahun di Ambon Resmi Jadi Tersangka

Pejabat yang Tembak Bocah 8 Tahun di Ambon Resmi Jadi Tersangka

Regional
Setelah Serang Prabowo soal Penguasaan Lahan, Jokowi Juga Harus Terbuka

Setelah Serang Prabowo soal Penguasaan Lahan, Jokowi Juga Harus Terbuka

Nasional
Soal Senam di Sajadah, Bawaslu Jakbar Sebut Keterangan Saksi Beda dengan yang Viral di Medsos

Soal Senam di Sajadah, Bawaslu Jakbar Sebut Keterangan Saksi Beda dengan yang Viral di Medsos

Megapolitan
Memohon Agar Ambulans Dapat Lewat, Seorang Ibu di China Bersujud di Tengah Jalan

Memohon Agar Ambulans Dapat Lewat, Seorang Ibu di China Bersujud di Tengah Jalan

Internasional
Kabut Asap di Bengkalis, Warga Terserang Penyakit Batuk hingga Sesak Napas

Kabut Asap di Bengkalis, Warga Terserang Penyakit Batuk hingga Sesak Napas

Regional
Cuaca Buruk, KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Gangguan Sinyal

Cuaca Buruk, KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Gangguan Sinyal

Megapolitan
Sejumlah Tips Hadapi Banjir

Sejumlah Tips Hadapi Banjir

Megapolitan
Tipu 96.000 Jemaah Umrah, Istri Bos Abu Tours Divonis 19 Tahun Penjara

Tipu 96.000 Jemaah Umrah, Istri Bos Abu Tours Divonis 19 Tahun Penjara

Regional
Wapres Kalla Minta Para Gubernur Perbanyak Industri di Daerah

Wapres Kalla Minta Para Gubernur Perbanyak Industri di Daerah

Nasional
Diiringi Tangis Pilu, Puluhan Mahasiswa dan Masyarakat Tolak PLTU

Diiringi Tangis Pilu, Puluhan Mahasiswa dan Masyarakat Tolak PLTU

Regional
Disangka Penyelundup Manusia, Pembuat Film asal Jerman Dihajar Warga Rohingya

Disangka Penyelundup Manusia, Pembuat Film asal Jerman Dihajar Warga Rohingya

Internasional

Close Ads X