Kompas.com - 29/08/2014, 15:01 WIB
Universitas Gadjah Mada (UGM) Kompas Images/Marcus SuprihadiUniversitas Gadjah Mada (UGM)
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Universitas Gadjah Mada (UGM) mengusulkan agar presiden terpilih Joko Widodo merampingkan kabinet pemerintahannya nanti. Perampingan perlu dilakukan karena visi, misi, dan kebijakan Jokowi berbeda dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (UGM) Arie Sudjito menjelaskan, usulan dari pihaknya telah disampaikan kepada Jokowi melalui Tim Transisi. Perampingan kabinet itu diusulkan menjadi sekitar 28 kementerian dari jumlah 34 kementerian di pemerintahan saat ini.

"Ide besar dan tumpuannya adalah 42 janji Jokowi-Jusuf Kalla, program Nawa Cita, Trisakti, dan problem obyektif lainnya," kata Arie saat dihubungi, Jumat (29/8/2014).

Arie melanjutkan, UGM juga mengusulkan Jokowi untuk menata ulang sekretariat negara dan sekretariat kabinet. Selain itu, UGM juga meminta Jokowi menata ulang sekretariat presiden serta sekretariat wakil presiden yang saat ini terpisah.

"Dalam konteks itu, maka kabinetnya jangan terlalu banyak. Jangan terlalu menyedot biaya politik dan biaya administrasi, pilih saja yang kira-kira minim risiko," ujarnya.

Seperti diketahui, tiga perguruan tinggi negeri (PTN) dilibatkan dalam pembentukan kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Ketiga itu PTN itu adalah UGM, Universitas Airlangga, dan Universitas Andalas yang bekerja di bawah kelompok kerja (pokja) arsitektur kabinet Tim Transisi Jokowi-JK.

Di luar tiga PTN tersebut, Tim Transisi juga meminta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mempresentasikan arsitektur kabinet yang dibuatnya. Semua masukan dari ketiga PTN dan LIPI itu sifatnya hanya untuk memperkaya opsi guna mendapatkan struktur kabinet yang efektif. Sampai saat ini, semua masukan masih terus dikaji oleh Tim Transisi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: UGM, Unair, dan Unand Bersama LIPI Dimintai Masukan soal Kabinet Jokowi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Baleg Sebut RUU TPKS sebagai Langkah Progresif

Ketua Baleg Sebut RUU TPKS sebagai Langkah Progresif

Nasional
Tinjau Banjir Sintang, Jokowi: Saya Akan Paksa Perusahaan Buat Pesemaian

Tinjau Banjir Sintang, Jokowi: Saya Akan Paksa Perusahaan Buat Pesemaian

Nasional
Yonzipur 10 Kostrad Bantu Evakuasi Bencana Erupsi Gunung Semeru

Yonzipur 10 Kostrad Bantu Evakuasi Bencana Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kemenkes: Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

Kemenkes: Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

Nasional
Rabu Siang Ini, Baleg Gelar Rapat Pleno Penetapan Draf RUU TPKS

Rabu Siang Ini, Baleg Gelar Rapat Pleno Penetapan Draf RUU TPKS

Nasional
Aliansi Mahasiswa Minta 9 Bentuk Kekerasan Seksual Tetap Masuk RUU TPKS

Aliansi Mahasiswa Minta 9 Bentuk Kekerasan Seksual Tetap Masuk RUU TPKS

Nasional
Polri: Penempatan 44 Eks Pegawai KPK Sesuai dengan Kompetensi Masing-masing

Polri: Penempatan 44 Eks Pegawai KPK Sesuai dengan Kompetensi Masing-masing

Nasional
Protokol Kesehatan Diterapkan di Muktamar Ke-34 NU, dari Pembatasan Kapasitas, hingga PCR

Protokol Kesehatan Diterapkan di Muktamar Ke-34 NU, dari Pembatasan Kapasitas, hingga PCR

Nasional
Polri Duga Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi PT JIP Rp 315 Miliar

Polri Duga Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi PT JIP Rp 315 Miliar

Nasional
Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Sintang, Jokowi Sebut Penyebabnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Sintang, Jokowi Sebut Penyebabnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Nasional
Bencana Melanda, Salah Siapa?

Bencana Melanda, Salah Siapa?

Nasional
Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

Nasional
Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Nasional
Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.