PDI Perjuangan Tetap Berharap SBY Naikkan Harga BBM Bersubsidi

Kompas.com - 29/08/2014, 14:22 WIB
Pengendara motor mengantre di SPBU untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, di Bali, Selasa (26/8/2014). Kelangkaan BBM mulai muncul di beberapa daerah menyusul wacana kenaikan harga BBM karena komsumsi BBM melebihi batas maksimal 46 juta kiloliter. AFP PHOTO / SONNY TUMBELAKAPengendara motor mengantre di SPBU untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, di Bali, Selasa (26/8/2014). Kelangkaan BBM mulai muncul di beberapa daerah menyusul wacana kenaikan harga BBM karena komsumsi BBM melebihi batas maksimal 46 juta kiloliter.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, partainya dan tim Jokowi- JK menghargai hak politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini. Namun, ia masih berharap SBY mengevaluasi kembali keputusannya.

"Itu adalah hak politik Presiden SBY untuk menaikkan atau tidak menaikkan subsidi BBM. Kita hormati hak beliau yang masih resmi menjabat sebagai presiden," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Namun, anggota Komisi III DPR RI ini menyayangkan bahwa keputusan SBY untuk tidak menaikkan BBM saat ini dilandasi oleh pertimbangan yang tidak substansial.
Ia mencontohkan pertimbangan itu, yakni SBY tidak ingin mengambil keputusan yang fundamental karena saat ini merupakan masa akhir jabatan. Contoh lainnya, SBY merasa sebaiknya risiko kenaikan harga BBM ditanggung oleh pemerintahan baru.

"Kalau boleh mengimbau, kita minta agar SBY pertimbangkan lagi hal ini demi penyelamatan ekonomi nasional. Sebaiknya ada upaya evaluasi lagi untuk menaikkan atau tidak," kata dia.

Saat ini, kata Basarah, Tim Transisi bentukan Jokowi masih akan melakukan kajian dengan menteri kabinet SBY terkait masalah ini.

"Kita tunggu saja hasil pertemuan Tim Transisi dengan menteri SBY. Semoga ini belum final," kata dia.

Saat disinggung soal konsistensi PDI-P yang dulu menolak kenaikan, ia mengatakan bahwa PDI-P tidak pernah menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, kata dia, yang selalu dipersoalkan PDI-P adalah kompensasi dari pencabutan atau kenaikan BBM bersubsidi.

"Apakah itu direlokasikan untuk kepentingan rakyat seperti pengentasan rakyat miskin atau tidak. Konsep PDI-P lebih pada asas pemanfaatan dan kegunaan. Kita tidak ingin di luar kepentingan rakyat," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Industri Miras yang Hanya Bertahan Satu Bulan...

Aturan Investasi Industri Miras yang Hanya Bertahan Satu Bulan...

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi soal Pencabutan Aturan Investasi Industri Miras dalam Perpres 10/2021

Pernyataan Lengkap Jokowi soal Pencabutan Aturan Investasi Industri Miras dalam Perpres 10/2021

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PPP Minta Menteri dan Orang di Sekitar Presiden Hati-hati Beri Masukan

Aturan Investasi Miras Dicabut, PPP Minta Menteri dan Orang di Sekitar Presiden Hati-hati Beri Masukan

Nasional
Respons Pemerintah Selama Setahun Tangani Pandemi Dinilai Kadang Baik, Kadang Buruk

Respons Pemerintah Selama Setahun Tangani Pandemi Dinilai Kadang Baik, Kadang Buruk

Nasional
DVI Polri Identifikasi Satu Korban Sriwijaya Air SJ-182, Total Jadi 59 Orang

DVI Polri Identifikasi Satu Korban Sriwijaya Air SJ-182, Total Jadi 59 Orang

Nasional
PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Presiden Cabut Aturan Investasi Miras

PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Presiden Cabut Aturan Investasi Miras

Nasional
Muhammadiyah Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi ketika Ambil Kebijakan

Muhammadiyah Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi ketika Ambil Kebijakan

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Fraksi PAN: Langkah Konkret Presiden Redam Polemik

Aturan Investasi Miras Dicabut, Fraksi PAN: Langkah Konkret Presiden Redam Polemik

Nasional
Penghargaan Bung Hatta Anti-corruption untuk Nurdin Abdullah Akan Dievaluasi

Penghargaan Bung Hatta Anti-corruption untuk Nurdin Abdullah Akan Dievaluasi

Nasional
Wapres Sebut GeNose merupakan Inovasi Anak Bangsa yang Harus Didukung

Wapres Sebut GeNose merupakan Inovasi Anak Bangsa yang Harus Didukung

Nasional
KPU dan Kemenkes Tanda Tangani MoU soal Akses Data untuk Vaksinasi Covid-19

KPU dan Kemenkes Tanda Tangani MoU soal Akses Data untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, MUI: Presiden Respons Aspirasi Masyarakat

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, MUI: Presiden Respons Aspirasi Masyarakat

Nasional
Pintu-pintu Keluar Resmi Sudah Ditutup, KPK Yakin Harun Masiku Masih di Indonesia

Pintu-pintu Keluar Resmi Sudah Ditutup, KPK Yakin Harun Masiku Masih di Indonesia

Nasional
Dua Kasus Mutasi Virus Corona, Wamenkes: Fresh From The Oven Ditemukan Tadi Malam

Dua Kasus Mutasi Virus Corona, Wamenkes: Fresh From The Oven Ditemukan Tadi Malam

Nasional
Satu Tahun Covid-19 di Indonesia, Wakil Ketua DPR: Lambat Laun Ada Kemajuan

Satu Tahun Covid-19 di Indonesia, Wakil Ketua DPR: Lambat Laun Ada Kemajuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X