Survei LSI: 73 Persen Publik Tak Setuju Jokowi-JK Naikkan Harga BBM

Kompas.com - 28/08/2014, 14:12 WIB
Antrean panjang pengguna kendaraan yang hendak membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Jalan Laksda Adisucipto, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (27/8/2014) pagi. Terkait pembatasan BBM bersubsidi, antrean masih terjadi di berbagai SPBU di DI Yogyakarta meski Pertamina telah mulai melakukan upaya normalisasi pasokan. KOMPAS / FERGANATA INDRA RIATMOKOAntrean panjang pengguna kendaraan yang hendak membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Jalan Laksda Adisucipto, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (27/8/2014) pagi. Terkait pembatasan BBM bersubsidi, antrean masih terjadi di berbagai SPBU di DI Yogyakarta meski Pertamina telah mulai melakukan upaya normalisasi pasokan.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat tidak setuju apabila Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat menjabat presiden dan wakil presiden nantinya. Sebanyak 73,17 persen responden menjawab tidak setuju dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Hanya 21,46 persen yang setuju harga BBM naik, sementara 5,37 persen lainnya tidak menjawab," kata peneliti LSI Rully Akbar saat merilis hasil survei di Kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (28/8/2014).

Kondisi ini, menurut Rully, mau tidak mau harus membuat Jokowi-JK putar otak untuk menyiasatinya. Di satu sisi, kenaikan BBM diperlukan karena anggaran untuk subsidi terus membengkak. Di sisi lain, menaikkan harga BBM untuk mengurangi anggaran subsidi justru bertentangan dengan keinginan publik.

"Kenaikan BBM ini kebijakannya akan langsung terasa ke rakyat," ujar Rully.

Salah satu solusinya, kata dia, Jokowi harus menjelaskan secara detil ke publik agar mereka mengetahui situasi dan kondisi yang tengah terjadi. Jokowi harus meyakinkan mereka bahwa menaikkan BBM adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan.

"Untungnya Jokowi ini sosok yang dekat dengan rakyat, jadi semoga saja bisa menjelaskan dengan baik," ujarnya.

Solusi lain, program Jokowi yang membantu rakyat menengah ke bawah seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar harus dipastikan benar-benar berjalan. Dengan begitu, beban rakyat karena kenaikan BBM tidak akan terlalu terasa.

Jokowi siap menaikkan harga BBM bersubsidi nantinya meskipun kebijakan tersebut dianggap tidak populer oleh masyarakat. Bagi Jokowi, yang terpenting, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. (baca: Bakal Naikkan Harga BBM, Jokowi Siap Tak Populer)

Dalam pertemuan di Bali, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak permintaan Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum masa jabatannya berakhir. (Baca: SBY Tolak Permintaan Jokowi Naikkan Harga BBM)

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Nasional
'Outbreak' Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

"Outbreak" Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

Nasional
Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Nasional
Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Nasional
Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Nasional
Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Nasional
Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Nasional
Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Nasional
Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Nasional
Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Jakarta Banjir, Megawati Perintahkan Kadernya Buka Dapur Umum

Jakarta Banjir, Megawati Perintahkan Kadernya Buka Dapur Umum

Nasional
Moeldoko Ingatkan Lembaga Survei Tak Ganggu Kerja Menteri

Moeldoko Ingatkan Lembaga Survei Tak Ganggu Kerja Menteri

Nasional
'Outbreak' Virus Corona di Korsel, KBRI Imbau WNI Tetap Tenang

"Outbreak" Virus Corona di Korsel, KBRI Imbau WNI Tetap Tenang

Nasional
Berkas Kasus Penyerangan Novel Baswedan Dinyatakan Lengkap

Berkas Kasus Penyerangan Novel Baswedan Dinyatakan Lengkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X