Dana dari Nazaruddin Disebut Mengalir ke BPK, Ini Komentar Rizal Djalil

Kompas.com - 28/08/2014, 13:48 WIB
Ketua BPK Rizal Djalil KOMPAS.COM/Sandro GatraKetua BPK Rizal Djalil
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com 
— Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil mengatakan, jika ada anggota BPK yang terbukti menerima aliran dari perusahan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian. Saat ini, pihaknya tengah mempelajari tuduhan tersebut.

"Kalau ada (terbukti menerima), kita berhentikan. Tidak ada persoalan," ujar Rizal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Menurut Rizal, tuduhan tersebut berdampak buruk pada lembaga yang dipimpinnya. Jika memang nantinya terbukti ada dana dari Grup Permai yang mengalir ke pihak internal BPK, maka permasalahan tersebut akan dibawa ke Majelis Kehormatan Kode Etik BPK.

Sebelumnya, mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, mengungkapkan aliran dana ke luar perusahaan yang tercatat sepanjang 2010. Menurut Yulianis, aliran dana perusahaan milik Nazaruddin itu ada yang mengalir ke anggota DPR, sejumlah kementerian, dan BPK.

Menurut Yulianis, uang yang mengalir ke BPK sebesar Rp 100 juta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Nasional
Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Nasional
Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
 Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Nasional
YLBHI: Kasus Pelanggaran 'Fair Trial' Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

YLBHI: Kasus Pelanggaran "Fair Trial" Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

Nasional
Wapres Minta DSN-MUI Aktif Dorong Ekonomi dan Keuangan Syariah Tanah Air

Wapres Minta DSN-MUI Aktif Dorong Ekonomi dan Keuangan Syariah Tanah Air

Nasional
Rapat Komisi III, Jaksa Agung Diminta Batalkan Banding atas Putusan PTUN soal Tragedi Semanggi

Rapat Komisi III, Jaksa Agung Diminta Batalkan Banding atas Putusan PTUN soal Tragedi Semanggi

Nasional
Menkes Ingin Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19, Ilham: Kami Segera Tindak Lanjuti

Menkes Ingin Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19, Ilham: Kami Segera Tindak Lanjuti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X