Kantor Tim Transisi Jokowi-JK Didatangi Puluhan Demonstran

Kompas.com - 28/08/2014, 12:43 WIB
Puluhan demonstran saat berunjuk rasa di depan Kantor Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, di Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2014). KOMPAS.com/Indra AkuntonoPuluhan demonstran saat berunjuk rasa di depan Kantor Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, di Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2014).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan demonstran yang menamakan diri Aliansi Muda untuk Demokrasi mendatangi Kantor Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2014). Para demonstran meminta Jokowi-JK tidak memasukkan mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Raden Priyono, sebagai menteri di kabinetnya nanti.

Koordinator aksi demonstrasi tersebut, Agus Harta menjelaskan, penolakan terhadap Raden Priyono dilandasi dugaan kasus korupsi yang pernah dilakukan di masa lalu. Para demonstran menduga Priyono terlibat dalam skandal korupsi pengadaan kapal angkutan migas Joko Tole yang merugikan negara sebesar Rp 7 triliun.

"Jokowi-JK jangan memasukkan Raden Priyono dalam kabinetnya karena kami dengar dia akan dijadikan Menteri ESDM," kata Agus saat ditemui di lokasi.

Para demonstran hanya sebentar menyampaikan orasinya di depan Kantor Transisi. Mereka menyampaikan orasinya sekitar 10 menit dan pergi meninggalkan lokasi pada pukul 12.30 WIB. Aksi demonstrasi itu dikawal oleh beberapa personel dari Polsek Menteng dan aparat yang bertugas di Kantor Transisi.

Demonstrasi ini tak mendapat tanggapan dari Tim Transisi yang tengah berdialog dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang

Nasional
Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Nasional
Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Nasional
Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Nasional
Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

Nasional
ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X