Fahri Hamzah Ingatkan Jokowi: PDI Perjuangan Dulu Menolak Kenaikan BBM Subsidi

Kompas.com - 27/08/2014, 16:42 WIB
Warga antre membeli bahan bakar premium di SPBU Perempatan Sagan, Yogyakarta, Selasa (26/8/2014). Antrean panjang terjadi di sebagian besar SPBU di wilayah DI Yogyakarta akibat kelangkaan dan penerapan kebijakan pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. KOMPAS / FERGANATA INDRA RIATMOKOWarga antre membeli bahan bakar premium di SPBU Perempatan Sagan, Yogyakarta, Selasa (26/8/2014). Antrean panjang terjadi di sebagian besar SPBU di wilayah DI Yogyakarta akibat kelangkaan dan penerapan kebijakan pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah meminta presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla tidak menambah beban rakyat Indonesia dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut dia, Jokowi-JK seharusnya sejak awal mengikuti arah kebijjakan partai pengusungnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang sejak dulu menolak kenaikan BBM bersama PKS.

"Jangan menaikkan dan menambah beban rakyat. Jokowi dan JK harus ikut PDI-P. Jangan berpikir menaikkan BBM, itu kan cara berpikir elite. Jangan sampai kita dapat presiden baru malah dibuat makin susah," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Rabu (27/8/2014).

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan, PKS akan konsisten menolak kenaikan harga BBM itu. Dia pun yakin PDI-P juga akan konsisten menolak itu meski presiden terpilih nantinya berasal dari partai berlambang banteng itu.

Menurut Fahri, PKS selama ini menolak kenaikan harga BBM lantaran tidak ada perlindungan bagi neraca keuangan keluarga. Dengan adanya kenaikan harga BBM, bahan kebutuhan pokok dan biaya transportasi akan semakin mahal.

"Pendapatan tetap, tapi item-nya naik semua dan itu menghajar mereka (rakyat). Karena itulah, nggak boleh ada kenaikan BBM. Yang pasti, PKS tetap kompak dengan PDI-P menolak kenaikan BBM," imbuh Fahri.

Seperti diketahui, Presiden SBY dan Jokowi akan melakukan pertemuan di Nusa Dua, Bali, Rabu (26/8/2014) malam. Pembicaran keduanya lebih dititikberatkan pada RAPBN 2015 yang salah satu pokok pembicaraan adalah soal subsidi BBM.

Jokowi sempat mengutarakan harapannya agar subsidi BBM ditekan. Sementara itu, JK berharap agar pemerintahan SBY-lah yang perlu menaikkan harga BBM.

Baca juga :

Tolak Kenaikan BBM, Massa PDI-P "Longmarch" ke Istana

Ini Alasan PDI-P Konsisten Tolak Kenaikan BBM



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

Nasional
Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Nasional
Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan 'Abuse of Power'

Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan "Abuse of Power"

Nasional
Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Nasional
UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Nasional
Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Nasional
Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Nasional
Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional
UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X